Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup konsisten pasca terkena dampak varian Delta pada Juli 2021 lalu. Namun demikian, semua pihak tetap optimistis kondisi ekonomi tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan 2021.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan perbaikan ekonomi terlihat dari mulai meningkatnya penerimaan negara yakni penerimaan pajak yang naik signifikan sebesar 19% year on year (yoy). Capaian itu ialah yang pertama kali dalam 12 tahun terakhir mampu melewati target.
"Realisasi penerimaan pajak 103,9% dari target mencerminkan mulai pulihnya kinerja sektor-sektor utama dalam perekonomian," kata Andry dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.
Berbagai indikator lain juga menunjukkan perbaikan signifikan, seperti peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus naik mencapai 118 pada akhir 2021. Data IKK juga mengkonfirmasi data Mandiri Spending Index (MSI) yang terus naik hingga awal Januari ini hingga dalam posisi relatif lebih baik dibandingkan bulan puasa 2021.
Kemudian, dari sisi produksi juga mulai mencatat perkembangan positif, yang tercermin dari indikator PMI manufaktur yang stabil berada pada level ekspansi. "Faktor positif lainnya ialah perkembangan dan pengendalian pandemi covid-19 yang sudah cukup baik," ujarnya.
Namun demikian, lanjut dia, semua pihak harus tetap waspada terhadap berbagai tantangan ke depan. Tantangan itu yakni, tantangan VUCA (volatilitas, uncertainties, complexity, dan ambiguity) yang tetap besar berupa pandemi yang mungkin berubah menjadi endemi, disrupsi digital, serta meningkatnya inflasi global.
Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan respon kebijakan global yang tidak merata dan menciptakan risiko-risiko baru pada negara berkembang dan berpotensi menciptakan spill-over effect. Kemudian, perubahan perilaku masyarakat dan kebutuhan akan keahlian baru, termasuk digitalisasi dan otomasi, yang mendorong pemulihan antarsektor usaha domestik yang berbeda. Terakhir, perubahan iklim dan ketaatan berbasis environmental, social and governance (ESG).
Dalam tahap ini, ia meyakini jajaran otoritas di sektor keuangan akan semakin erat berkoordinasi sehingga menelurkan kebijakan-kebijakan stimulus positif bagi pemulihan ekonomi dan saat bersamaan akan mendorong stabilitas perekonomian domestik.
Kawasan ekonomi khusus
Selain itu, lanjut Andry, beberapa hal juga dapat dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Di antaranya ialah pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Kemudian, melanjutkan kebijakan reformasi struktural dengan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis ESG dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Terakhir, penciptaan ekonomi baru dan konsistensi dalam menjalankan ekonomi hijau yang disertai digitalisasi dan otomasi dalam roda perekonomian. "Ketiga hal itu akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat dan berkesinambungan," ujarnya.
Menurut Andry, berbagai strategi itu akan dapat meningkatkan appetite investor asing dan domestik untuk semakin berperan di Indonesia.
"Patut dicatat perekonomian Indonesia tidak dapat selamanya bergantung pada stimulus pemerintah. Stimulus pemerintah diyakini akan mendorong investasi lebih tinggi ke depannya dengan sektor-sektor yang lebih beragam dan tersebar di seluruh Indonesia," katanya.
Terkait investasi, ia menjelaskan pada 2022 ini target investasi naik menjadi Rp1.200 triliun. Dengan begitu, dibutuhkan strategi penting untuk mendorongnya. Di antaranya ialah pemilihan sektor yang memiliki pengganda besar pada perekonomian agar dampak pada ekonomi Indonesia lebih besar seperti sektor konstruksi, listrik, gas, air minum, serta transportasi dan pergudangan.
"Selanjutnya, peranan pemerintah daerah juga menjadi penting sebagai katalis bagi investasi swasta," ucap Andry.
Apalagi, tahun ini Indonesia akan mengadakan perhelatan besar, yaitu Presidensi G20. Kesempatan ini akan berdampak besar bagi peningkatan investasi di Indonesia karena dapat menjadi ajang showcase bagi perkembangan perekonomian Indonesia dan kesiapan Indonesia menerima investasi lebih besar lagi.
"Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita dapat menggeser perekonomian dari yang bergantung pada stimulus menjadi perekonomian yang ditopang investasi." (RO/S3-25)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved