Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FEDERASI Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) menyesalkan rencana aksi mogok yang diwacanakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Aksi mogok kerja akan mulai dilakukan pada 29 Desember hingga 7 Januari 2022.
Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, yang merupakan bukan domain dari tujuan Pekerja dalam berserikat.
Lain hal jika ancaman mogok FSPPB akibat keputusan kebijakan memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.ini tentu domain utama dari tujuan serikat Pekerja dibentuk.
Alasan FSPPB menolak pemotongan gaji Pekerja, Pertamina sebenarnya juga tepat karena, memang kinerja Pertamina sendiri dibawah kepemimpinan Nicke Widyawati mampu berkinerja istimewa, dimana membukukan laba bersih sebesar US$183 juta atau setara Rp2,6 triliun pada semester I 2021. Realisasi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang merugi hingga US$768 juta
Mengenai rencana mogok ini Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara. Untuk menyelesaikan masalah ancaman mogok ini komisaris utama Pertamina berpesan kepada direksi Pertamina agar bersikap adil. Selain itu juga transparan dan sesuai dengan praktik terbaik
"Dari hal di atas maka sangat jelas kisruh yang terjadi hingga ancaman mogok selama ini akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina yang lebih banyak gaduh tapi tidak punya prestasi sama sekali dalam membangun Pertamina," ujar Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono, dalam rilisnya, Selasa (28/12/2021).
Kemarin, jelas Tri, Ahok bikin gaduh terkait kontrak kontrak di Pertamina yang banyak merugikan Pertamina dan melebar juga ke kontrak kontrak di BUMN yang bukan tugas Komut Pertamina mengomentari BUMN di luar Pertamina
"Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ahok di tempatkan di Pertamina oleh Jokowi bukan bekerja, malah buat ribut dan gaduh aja,. sayang juga duit Pertamina keluar untuk gaji Ahok hanya untuk Gaduh. karena itu FSP BUMN Bersatu meminta Jokowi menegur dan mengevaluasi Ahok untuk meminta Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komut Pertamina," tegas Tri. (OL-13)
Baca Juga: Ahok Beberkan Alasan Mogok Kerja Pegawai Pertamina
Salah satu hal yang ingin ia sampaikan adalah ihwal polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang sempat menjadi sorotan publik pada masa pemerintahan sebelumnya.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ungkap kronologi terdeteksinya potensi kerugian LNG Pertamina senilai US$300 juta dalam sidang kasus korupsi hari ini.
BASUKI Tjahja Purnama alias Ahok tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3) pagi.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved