Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebut penerimaan pajak dari industri sawit mencapai Rp20 triliun per tahun. Industri ini bahkan mampu menyerap jutaan pekerja.
"Penyediaan lapangan pekerjaan dari industri sawit memberikan kontribusi yang besar. Sekitar 16,2 juta pekerja terlibat di sektor ini, mulai dari sisi perkebunan sampai industri hilir," ungkap Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/12).
Dari angka tersebut, 4,2 juta pekerja merupakan tenaga langsung dan 12 juta lain tenaga tidak langsung. Eddy menuturkan, industri sawit juga menyerap 2,4 juta petani, baik petani rakyat maupun swadaya.
Dari sisi produksi sawit, sejak BPDPKS didirikan pada 2015 sampai saat 2020, rata-rata produksi sawit mencapai 39,84 juta metrik ton. "Untuk nilai konsumsi terhadap produk sawit dalam lima tahun atau dari 2015-2020 berada Rp5,2 triliun. Sedangkan rata-rata nilai ekspor per tahun sebesar US$20,67 miliar," jelas Eddy. Dengan menyumbang pajak Rp20 triliun per tahun, industri sawit dinilai memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara Indonesia.
Direktur Utama BPDPKS juga menyampaikan capaian kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak 2016 sampai dengan 2021, realisasi penyaluran dana PSR seluas 242.537 hektare untuk 105.684 pekebun mencapai dana Rp6,59 triliun. Ini tersebar di 21 provinsi di Indonesia.
Baca juga: Sepanjang 2021, Tingkat Kemiskinan Belum Mampu Diturunkan
Capaian di tahun ini memang diakui Eddy menurun dibandingkan tahun sebelumnya antara lain disebabkan oleh legalitas lahan, khususnya terkait dengan kawasan hutan dan tumpang tindih lahan. "Permasalahan lain soal kelembagaan pekebun dan tingginya harga CPO (minyak mentah) yang menyebabkan keengganan pekebun untuk memulai penanaman kembali," urainya. (OL-14)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Melalui sistem Unified User, hambatan administrasi dalam proses rekrutmen diminimalisir.
Masuknya AI ke dalam proses kerja sering kali memicu kekhawatiran sekaligus memperlebar celah keterampilan (skill gap) di kalangan karyawan.
PARA pemuda Indonesia didorong untuk melakukan telaah kritis pada dunia yang sudah berubah.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
PEKERJAAN bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama.
Terdapat peningkatan dua kali lipat jumlah resume dan lowongan kerja yang diunggah di dark web pada Q1 2024 dibandingkan dengan Q1 2023, dan angka ini tetap sama pada Q1 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved