Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SENIOR Vice President Human Capital Development Pertamina Tajudin Noor memastikan tidak ada kebijakan pemotongan gaji terhadap karyawannya sampai saat ini. Hal itu berkaitan dengan rencana mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terkait pengurangan gaji.
"Iya, benar (belum ada pemotongan gaji)," ujar Tajudin kepada Media Indonesia, Minggu (26/12).
Dia menuturkan, PT Pertamina (Persero) akan memiliki program berupa agile working yang berdampak pada mekanisme kerja fleksibel atau flexibility working.
Baca juga: Penghapusan Premium Jangan Isapan Jempol Semata
Sistem itu seperti working from home (WFH). Karyawan tersebut bisa bekerja di luar tanpa harus berada di kantor dengan menggunakan teknologi jarak jauh. Sehingga, ada penawaran dari perusahaan untuk pengurangan gaji bila menerapkan kebijakan ini.
Informasi soal rencana tersebut sudah disampaikan ke seluruh pekerja Pertamina melalui surat edaran per 13 Desember 2021. Hal inilah, kata Tajudin, yang mendapat tentangan dari FSPPB. Mereka meminta agar manajemen Pertamina tidak memangkas gaji mereka jika memberlakukan sistem agile working.
"Mereka meminta tidak ada pemotongan sama sekali untuk penerapan flexible working ini. Pemotongan (gaji) harus atas persetujuan dari pekerja bahwa mereka memilih mekanisme flexibility working," jelasnya.
Soal kapan sistem kebijakan kerja tersebut diterapkan di Pertamina, Tajudin tidak menerangkan secara detail.
Dia menuturkan, pihaknya masih melihat aturan pemerintah terkait kapasitas masuk kerja pegawai saat PPKM.
"Kalau sekarang masih mengikuti arahan pemerintah terkait percentase pekerja yang working from office (WFO) karena pendemi covid-19. Kalau nanti kita akan menerapkan dengan mekanisme flexible working versi Pertamina," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membenarkan salah satu alasan FSPPB bakal melakukan mogok kerja karena persoalan pemotongan gaji.
Dia menyatakan sudah menerima surat rencana aksi mogok kerja dari FSPPB perihal pemberitahuan mogok kerja yang akan dilakukan pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Namun, Ahok meminta agar penyelesaian serikat pekerja Pertamina tersebut diselesaikan oleh jajaran direksi perusahaan pelat merah itu.
"Sudah terima (surat mogok kerja). Direksi yang akan selesaikan itu," kata Ahok kepada wartawan, Rabu (22/12). (OL-1)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Jika angka kemiskinan Aceh meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, salah satu penyebabnya adalah ego para wakil rakyat yang hanya berpikir untuk diri dan kelompoknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved