Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Partai NasDem Ahmad M Ali menjelaskan alasan fraksinya mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia. Pansus dinilai lebih efektif ketimbang panitia kerja (panja) dalam mengurai polemik yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.
“Panja tidak cukup. Kita butuh pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif,” kata Ali dalam keterangan kepada pers, Minggu (19/12).
Ali menyebut Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi mulai dari Komisi III, V, VI, hingga XI DPR. Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar masalah secara transparan.
“Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia,” papar anggota Komisi III DPR itu.
Menurut Ali, kepercayaan publik sangat penting bagi maskapai sekelas Garuda Indonesia. Apalagi, Garuda Indonesia sudah dikenal hingga mancanegara.
“Niatan kita semata-mata ingin mengembalikan Garuda dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap Garuda itu sendiri,” jelas Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem mendorong DPR membentuk Pansus Garuda Indonesia. Usulan itu disampaikan untuk mengurai secara komprehensif permasalahan yang dihadapi maskapai penerbangan milik negara tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Garuda Bentangkan Sayap Rapuh di Atas Kepulauan Nusantara dan Dunia.
Usulan pembentukan pansus agar permasalahan Garuda dapat diselesaikan menyeluruh dan tuntas.
"Persoalan yang dihadapi Garuda saat ini sangat serius dan perlu penyelesaian secara komprehensif, tidak parsial," tegas Martin melalui keterangan tertulis, Kamis (2/12).
(Cah/OL-09)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved