Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMENRINTAH optimistis penerimaan pajak 2021 akan mencapai target. Optimisme itu didasari karena adanya perbaikan administrasi perpajakan, kemampuan otoritas pajak menangkap potensi penerimaan, dan faktor eksternal yang mendukung masuknya penerimaan pajak.
"Mudah-mudahan seperti yang sudah pernah disampaikan, penerimaan pajak ini mudah-mudahan bisa mencapai 100%," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/12).
Dari sisi administrasi, kata dia, dari 325 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia, 76 KPP diantaranya telah memenuhi target penerimaan pajak. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding kinerja 2020 yang tercatat hanya 66 KPP berhasil mencapai target penerimaan pajak.
Yon bilang, jumlah KPP yang berhasil mencapai target penerimaan pajak diperkirakan akan terud bertambah setiap harinya. Menurutnya, di sisa 10 hari terakhir masa pembukuan tahun anggaran 2021 ini, pencapaian apik sejumlah KPP akan mendorong penerimaan pajak secara nasional.
Menurut Yon, KKP bisa dibilang sebagai pemicu dari apiknya penerimaan pajak tahun ini.
"Meski di masa pandemi, kegiatan pengawsan tetap dilakukan. Sebab pengawasan kunci voluntary wajib pajak baik sisi kegiatan pengawasan pembayaran massa atau sisi kepatuhan melakukan upaya sedemikian rupa yang terukur ssuai ketentuan yang berlaku," jelas Yon.
Hal kedua ialah dari sisi perekonomian global dan belakangan ini berdampak baik pada penerimaan negara. Dinamika global menyebabkan naiknya harga beberapa komoditas andalan nasional.
Itu menurut Yon, mendorong aktivitas ekspor dan impor nasional yang pada akhirnya berimplikasi pada penerimaan pajak. ",Kalau dilihat neraca perdagngan selalu surplus dan dibandingkan tahun lalu growthnya 30%, jadi ini tentu berdampak ke penerimaan," jelasnya.
Hal ketiga yakni membaiknya kondisi kesehatan dan ekonomi domestik. Yon bilang, melandainya kasus aktif Covid-19 di Tanah Air telah membuat industri kembali bergeliat dan mengaktivasi aktivitas ekonominya.
Dari hal itu aliran pajak perlahan mulai masuk ke dalam kas negara. "Kami lihat mobiltas masyarakat, aktivitas lancar, dan orang mulai begerak. Jadi ikut akan mendorong pertumbuhan sisi konsumi dalam negeri," imbuhnya.
"Ini dikonfirmasi sisi demand side dan PDB tumbuh positif, PPN dalam negeri tumbuh stabil rata-rata 6-10% dalam 3 bulan terakhir. Jadi kombinasi faktor eksternal, faktor kemampuan administrasi mengcapture potensi yang ada dan faktror kepatuhan WP," pungkas Yon. (Mir/OL-09)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved