Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta PLN mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi.
Menurutnya, rencana kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai sekarang ekonominya masih terdampak pandemi covid-19.
"Bagaimanapun juga pelanggan listrik non-subsidi juga terdampak pandemi, dalam hal ini usaha menengah rumah tangga dan komersial. PLN harus mengkaji secara seksama rencana kenaikan tarif listrik yang akan memberatkan konsumen," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/12).
Eddy juga meminta perusahaan pelat merah itu terlebih dahulu membahas rencana kenaikan tarif listrik tersebut bersama Komisi VII DPR RI.
Baca juga : Jokowi Sebut Ekonomi Bali Perlu Transformasi
"Kami di DPR meminta agar PLN membahas terlebih dahulu kenaikan listrik ini di Komisi VII DPR agar sosialisasi di masyarakat tidak menimbulkan polemik apalagi kegaduhan yang tidak perlu," ungkap Sekjen PAN itu.
Seperti diketahui PLN berencana menyesuaikan tarif listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non-subsidi tahun depan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi. (OL-7)
Prestasi ini mencerminkan pengakuan pada kapabilitas perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang berfokus pada keselamatan (safety) dan keandalan (reliability) sistem kelistrikan.
BBM masih menyumbang sekitar 30% dalam bauran energi nasional, sehingga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga dunia.
Begitu juga yang lainnya, seperti konversi sepeda motor, baik menuju bahan bakar gas, khususnya CNG atau pun listrik.
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
PLN telah menyediakan 4.769 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersebar di 3.078 titik di seluruh Indonesia.
Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, PLN memastikan kesiapan pasokan listrik di berbagai objek vital.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved