Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMULIHAN kinerja ekonomi nasional memberi dorongan kuat kepada bisnis penjaminan pada paruh kedua tahun ini. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) pun membukukan akselerasi kinerja pada kuartal ketiga tahun ini. Tren tersebut diyakini terjaga hingga akhir 2021.
Adapun sampai dengan kuartal III tahun 2021, Jamkrindo telah membukukan laba sebelum pajak (EBT) mencapai 95% dari target tahun 2021.
Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan menjelaskan, kinerja bisnis yang positif tersebut tidak terlepas dari kebijakan perusahaan untuk melakukan konsolidasi bisnis secara prudent untuk menjaga kinerja berkelanjutan.
”Kami fokus pada strategi penerapan tata kelola yang baik, termasuk 4 eyes principles, pengelolaan portofolio secara prudent untuk meningkatkan profitabilitas, memperkuat konsolidasi internal, efisiensi beban usaha, serta meningkatkan kolaborasi sesama anggota holding Indonesia Financial Group,” ujar Putrama dalam keterangan tertulisnya.
Optimisme tersebut juga didasari bahwa kinerja keuangan pada tahun 2020 telah selesai diaudit secara transparan dan independen oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC) dengan opini ”Tanpa Modifikasian”. Berdasarkan laporan keuangan audited yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC), Jamkrindo berhasil membukukan laba sebelum pajak (EBT) sebesar Rp 722,47 miliar, naik 297,75% dari angka restated 2019 sebesar Rp 181,64 miliar.
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh PwC dengan opini ”Tanpa Modifikasian” tersebut mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan menjadi fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk menghasilkan kinerja positif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini selaras dengan tagline holding Indonesia Financial Group (IFG): prudent, progress, power.
Periode sampai dengan Desember 2020 Jamkrindo mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp 188,61 triliun. Program pemerintah menjadi motor penggerak penjaminan PT Jamkrindo dengan rincian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 102,67 triliun dan Kredit Modal Kerja (KMK) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 8,7 triliun.
Dalam kondisi pandemi, beban klaim tercatat masih terkendali, meskipun mengalami kenaikan dari Rp 1,74 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 1,83 triliun. ”Di tengah pandemi ini, kami menekankan pada sustainability dan pencadangan yang kuat,” ujar Putrama.
Pada tahun 2020, Jamkrindo meningkatkan pencadangan klaim menjadi sebesar Rp 4,18 triliun dari sebelumnya Rp 3,57 triliun (restated 2019). Peningkatan cadangan klaim ini merupakan strategi perusahaan untuk memitigasi risiko dan menjaga kinerja perusahaan pada tahun berikutnya. Adapun dari sisi aset, Jamkrindo mencatatkan aset pada 2020 sebesar Rp 19,12 triliun, naik 14,03 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp 16,77 triliun (restated 2019).
”Dalam clearance meeting audit diungkapkan bahwa penerapan PSAK 71 di perusahaan secara langsung pada tahun efektif dari standar tersebut adalah prestasi yang sangat baik, bahkan dengan opini Tanpa Modifikasian,” kata Putrama.
PT Jamkrindo telah menerapkan PSAK 71 sejak tahun 2020 sebagai bagian upaya perusahaan untuk meningkatkan standar atas pengakuan dan pengukuran instrumen, pencadangan, dan pencatatan aset. Dalam rangka mitigasi risiko, PT Jamkrindo sejak 2018 juga telah mengubah pencatatan imbal jasa penjaminan (IJP) dari semula cash basis atau pengakuan pendapatan IJP di muka menjadi pencatatan IJP accrual basis atau pencatatan pengakuan IJP dilakukan per bulan selama masa penjaminan secara konsisten hingga saat ini.
PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjamin terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan nonprogram. Pada penjaminan program, PT Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan KMK dalam rangka PEN.
Adapun, untuk penjaminan non-program, produk penjaminannya antara lain penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang, surety bond, customs bond, dan penjaminan supply chain financing (invoice financing).
Sebagai bagian dari holding IFG, Jamkrindo berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. ”Kami segenap insan Jamkrindo menjadikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagai landasan utama dalam mendukung peningkatan kinerja berkelanjutan,” ujar Putrama.
IFG merupakan holding yang dibentuk pemerintah untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan non bank yang lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan.
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Nasabah yang belum masuk dalam pembayaran tahap I hingga III ini agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir, serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya.
RAPAT Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Senin 25 September 2023, LPS telah mengevaluasi dan menetapkan tingkat bunga penjaminan (TBP) bagi simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR
Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Maka, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN.
LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah sebesar Rp82,77 miliar milik 23.362 nasabah yang dinyatakan layak dibayar.
Proyek berskala kecil Alat Penerangan Jalan (APJ) ini merupakan bentuk komitmen PT PII dalam mendukung sustainable finance,
BANK Sentral Tiongkok kembali menyuntikkan uang tunai untuk jangka menengah ke dalam sistem perbankannya yang sudah dilakukan sejak November 2022 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved