Anggota DPR Sebut Program Transisi Energi PLN Butuh Rp95 Triliun

WAKIL Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto mewanti-wanti program transisi energi yang dilakukan PLN agar tidak buntung alias rugi karena membutuhkan biaya fantastis.

Menurutnya, untuk dapat eksis melalui transisi energi ini, PLN membutuhkan investasi rata-rata Rp95 triliun per tahun. Investasi yang besar itu untuk mendukung proyek pembangkit 35 Gigawatt (GW) yang sudah committed dan on going serta pembangkit baru berbasis energi baru terbarukan (EBT).

"Yang mana Rp72,4 triliun untuk infrastruktur baru. Sedangkan, untuk investasi perawatan sebesar Rp22,5 triliun," jelas Anggota Komisi VII DPR ini.

Dengan rencana penambahan pembangkit baru sebesar 40,6 GW hingga 2030, di mana porsi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 52%, Mulyanto mengatakan, diperkirakan akan menyebabkan peningkatan biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik PLN, dari Rp 1.423/ kWh di 2021 menjadi Rp1.689/kWh pada 2025.

Dengan kenaikan BPP tersebut beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi akan membengkak dari Rp71,9 triliun pada tahun ini menjadi Rp 182,3 triliun di 2025.

Namun, lanjut Mulyanto, PLN ternyata masih memiliki utang jumbo. "Data Mei 2021, utang PLN sekitar Rp650 triliun. Di mana utang jangka panjang sebesar Rp500 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp150 triliun," ungkapnya.

Dengan BPP yang cenderung naik dan utang yang menggunung, Mulyanto pesimistis, investasi dapat dipenuhi dari dana internal PLN.

"Bila tidak ada terobosan baru dalam investasi ini, maka bisa-bisa PLN menjadi fosil. Pinjaman juga tidak mudah, karena leverage yang terbatas sementara PMN (penyertaan modal negara) hanya rata-rata sekitar Rp9 triliun per tahun," pungkasnya. (Ins/OL-09)