Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium akan segera digantikan dengan Pertalite.
Upaya ini bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan dengan mengurangi penggunaan BBM bernilai oktan (RON) 88 atau jenis Premium. Pemerintah akan menyusun peta jalan (roadmap) pengunaan BBM ramah lingkungan dengan menghapus Premium secara bertahap dan beralih ke RON 90 atau jenis Pertalite.
Baca juga: Polri Ungkap Penyelundupan BBM Bersubsidi Untuk Nelayan
"Premium ini secara volume sebenarnya sudah semakin kecil. Masyarakat sudah shifting (berpindah) ke Pertalite. Ke depan, Pertalite bisa menggantikan premium," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan saat ini hanya tujuh negara yang masih menggunakan BBM jenis Premium, termasuk Indonesia. Pemerintah diketahui akan memulai tahapan pengurangan BBM jenis Premium pada tahun depan.
Namun, semua rencana tersebut dikatakannnya masih dalam tahap pembahasan pemerintah. Serta, harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Baca juga: ESDM Bentuk Satgas untuk Capai Lifting Minyak 1 Juta Barel per Hari
"Pastinya ini sedang kita kaji dan harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden. Kita berkomitmen untuk memperbaiki kondisi lingkungan, sehingga penggunaan Premium dipikirkan ke depan," pungkas Soerjaningsih.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga tengah intens mengedukasi konsumen untuk mengurangi pemakaian BBM jenis Premium. BPH Migas mencatat serapan Premium pada Januari-Juli 2021 tergolong rendah, yakni 2,71 juta KL atau hanya 27,18% dari kuota 10 juta KL.(OL-11)
PENGAMAT energi dari UGM Deendarlianto menilai pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki investasi hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.
SKK Migas mendorong eksplorasi masif untuk mengejar target investasi hulu minyak dan gas sebesar US$15,7 miliar atau setara Rp254 triliun (kurs Rp16.195) di akhir tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$20,84 miliar pada Juni 2024. Angka tersebut turun 6,65% dibandingkan raihan Mei 2024.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ESDM yaitu meminta KKKS Migas untuk segera mengusahakan Bagian Wilayah Kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya.
Riau merupakan provinsi besar dalam industri migas, dengan menghasilkan 180 ribu barel per hari atau 30 persen dari lifting nasional.
Incar Blok Baru, Pertamina Internasional EP Ekspansi ke Timur Tengah
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun 2020.
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved