Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi stimulus sektor ketenagalistrikan untuk kuartal I 2021 mencapai Rp4,6 triliun untuk 33 juta pelanggan. Kemudian, hingga kuartal II 2021, pemerintah sudah menyalurkan Rp6,75 triliun.
Dana tersebut disalurkan melalui mekanisme diskon tarif, pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan rekening minimum bagi pelanggan sosial, bisnis dan industri.
"Ini di luar subsidi tahunan pada 2020 mencapai Rp 47,99 triliun (audited). Pada APBN 2021, kita anggarkan sebesar Rp53,59 triliun," ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari dalam seminar virtual, Kamis (22/7).
Baca juga: PLN Siap Salurkan Stimulus Listrik Hingga Desember 2021
Adapun realisasi stimulus sektor ketenagalistrikan yang disalurkan PT PLN (Persero) pada 2020 mencapai Rp13,16 triliun untuk 33 juta pelanggan. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat dari berbagai bantuan pemerintah, pihaknya menilai subsidi listrik yang disalurkan PLN merupakan bantuan yang tepat sasaran.
Itu jika dibandingkan dengan jenis bantuan sosial lainnya. Menurut Mamit, data yang sudah dimiliki PLN lebih jelas dan rapi, sehingga penyaluran subsidi relatif lebih mudah.
"Tetapi, saya kira tetap harus kita pastikan tepat sasaran, karena ini berasal dari APBN. Data penerima harus benar, di samping syarat penerima harus diperketat," tutur Mamit.
Baca juga: Mensos Harap PKH Mampu Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyebut stimulus listrik sebagai upaya perlindungan sosial dari pemerintah untuk masyarakat di masa PPKM. PLN juga meningkatkan keandalan jaringan listrik. Apalagi, banyak masyarakat yang harus beraktivitas di rumah selama pembatasan.
"Utamanya kita akan memastikan kualitas pelayanan. Daya arus harus cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami juga menyiagakan posko pelayanan yang sudah dilengkapi dengan peralatan penyokong," jelas Bob.(OL-11)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun 2020.
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved