Utang Juga Dorong Pertumbuhan Ekonomi

DEPUTI bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini turut ditopang oleh utang pemerintah dan utang swasta. Tanpa adanya utang, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di angka 2%.

"Indonesia tumbuh tinggi selama ini adalah berasal dari utang. Kalau tanpa utang, yakni utang pemerintah dan utang swasta, pertumbuhan rata-rata per tahun Indonesia paling hanya 1% hingga 2%. Kenapa demikian? Karena size ekonomi menjadi sangat kecil sehingga pertumbuhan juga menjadi kecil," tuturnya saat dihubungi, Minggu (27/6).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pengadaan utang dilakukan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Hal itu juga mendorong fungsi anggaran negara sebagai countercyclical di tengah tekanan dampak pandemi covid-19.

Dengan fungsi countercyclical itu, imbuh Luky, pembiayaan utang digunakan untuk belanja negara yang bersifat produktif. Belanja produktif itu dilakukan untuk membiayai program pemerintah yang tak dapat ditunda pelaksanaannya.

Sebab, bila belanja itu ditunda maka biaya yang dibutuhkan di waktu mendatang akan jauh lebih mahal. "Kalau ditunda akan membutuhkan biaya yang lebih besar di masa depan, antara lain untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," jelasnya.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan, tingkat utang Indonesia memang mengalami kenaikan. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk panik dan berang. Sebab, peningkatan utang terjadi lantaran belanja negara meningkat dan penerimaan menurun.

Kondisi itu menyebabkan terjadinya kenaikan defisit anggaran. Banggar, kata Said, juga mengetahui defisit itu terjadi karena APBN berperan sebagai instrumen fiskal utama untuk melawan pelemahan akibat pandemi covid-19. Dia bilang, pemerintah telah menyampaikan strategi dan untuk mengurangi ketergangungan pada pembiayaan utang. 

"Pemerintah telah menempuh langkah kreatif menggunakan berbagai strategi, berbagai skema proyek tidak harus bergantung pada APBN. Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan program program pemerintah dari sumber utang," imbuh Said.

Baca juga : Investasi Properti di Tengah Pandemi Jadi Pilihan Tepat

"Itu termasuk juga skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta murni, termasuk menuntut kinerja BUMN baik agar deviden BUMN memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara," sambungnya.

Pemerintah, sebut Said, juga telah mengajukan usulan revisi Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada DPR. Diharapkan, revisi itu akan memunculkan kompatibilitas antara postur ekonomi nasional dengan sistem perpajakan nasional.

"Dampaknya diharapkan rasio pajak akan meningkat, kompatibel dengan peningkatan perekonomian nasional. Langkah ini sebagai jalan untuk mengurangi gap dan ketertinggalan antara rasio pajak terhadap PDB dengan rasio utang terhadap PDB. Sehingga Debt to Income Ratio (DTI) kita makin kuat," pungkas Said.

Merujuk data Kementerian Keuangan, posisi utang Indonesia pada Mei 2021 tercatat Rp6.418,5 triliun dengan rasio utang di angka 40,49% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam Undang Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimum rasio utang negara ialah 60% terhadap PDB. Itu berarti posisi utang Indonesia saat ini masih berada di bawah ambang batas dan relatif aman.

Hal itu diamini oleh ekonom dari Permata Bank Josua Pardede, menurutnya rasio utang Indonesia saat ini relatif lebih rendah dibanding negara-negara lain seperti Venezuela (350%), Jepang (266%), Singapura (131%), Kolombia (62,8%), Filipina (53,5%), Malaysia (52,7%), Thailand (50,5%), dan Vietnam (46,7%).

Namun bukan berarti pemerintah bisa kalap melakukan pengadaan utang. Menurut Josua, pengambil kebijakan mesti berpikir untuk menurunkan rasio utang itu pascapandemi covid-19 berakhir. Tujuannya agar APBN dapat pulih setelah terkuras di masa pagebluk.

"Pemerintah perlu melalukan konsolidasi fiskal yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan fiskal agar lebih sehat, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Sehingga pondasi fiskal lebih solid untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terangnya. (OL-7)