Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara dalam APBN melalui pembagian dividen.
"Yang terbesar dari BRI, Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BNI dan BUMN lainnya. Kita lihat bahwa penyumbang terbesar berasal dari lima BUMN, dengan kontribusi sekitar 90,6% dari total dividen bagian pemerintah untuk 2020," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Kamis (10/6).
Lebih lanjut, Febrio mengatakan masing-masing BUMN memiliki rincian kontribusi, yakni BRI 26,4%, Bank Mandiri 22%, Pertamina 19%, Telkom 17,28% dan BNI 5,2%, terhadap penerimaan negara dari pembagian dividen pada 2020.
Baca juga: Rasio Perpajakan Alami Tren Penurunan selama Lima Tahun Terakhir
Adapun pada 2020, pendapatan dari pembagian dividen mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) hingga 67,5%. Lalu, sebagian besar lainnya berasal dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian pemerintah.
"Kita terus memantau dan mengevaluasi kinerja dari BUMN, termasuk kontribusinya terhadap APBN," imbuh Febrio.
Febrio menambahkan bahwa pandemi covid-19 turut memengaruhi capaian PNBP. Pasalnya pada 2019, tercatat PNBP yang berasal dari pajak mencapai Rp285 triliun, pembagian dividen Rp51 triliun dan PNBP lainnya Rp86 triliun.
Baca juga: Soal Opsi Konversi Utang Garuda, Ini Kata OJK
Kemudian pada 2020, terjadi penurunan PNBP dari pajak menjadi Rp245 triliun, dividen turun menjadi Rp45 triliun, dan PNBP lainnya tetap sebesar Rp86 triliun.
"Kontribusi BUMN terhadap APBN terlihat cukup tinggi. Pertumbuhan tertinggi pada 2018, yaitu 32%. Kontribusi berupa pajak terkait PPh, PPN, bea cukai, pajak lainnya dan retribusi pemda. Sementara kontribusi berupa PNBP lain, terdiri atas royalti, iuran migas dan iuran jasa kepelabuhan," ungkapnya.
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMN. Hal itu akan dilakukan melalui peningkatan kontribusi nilai ekonomi dan sosial. "Kami sangat mendukung Kementerian BUMN terus melakukan restrukturisasi keuangan dan mendukung pergerakan ekonomi. Termasuk, pencanangan 88 PSN yang fokus pada pangan, energi dan kesehatan," tutup Febrio.(OL-11)
HID merilis Security and Identity Report 2026 yang mengungkap 7 tren utama keamanan global, mulai dari biometrik hingga integrasi identitas fisik-digital.
Gangguan sistem atau downtime menjadi ancaman serius bagi produktivitas perusahaan. Simak solusi infrastruktur IT dari PT Nusa Network Prakarsa.
Sering kali, perusahaan terjebak di tahap percontohan karena demo terlihat bagus.
Pemprov DKI Jakarta tegas tindak perusahaan pelanggar THR 2026. Sanksi mulai teguran tertulis hingga pembekuan usaha. Cek cara lapor di Posko THR di sini!
DALAM rangka memperkuat penetrasi pasar dan memaksimalkan potensi pembiayaan di wilayah Jawa Barat, PT Shinhan Indo Finance (SIF) mengoptimalkan kembali operasional Kantor Cabang Bandung.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved