Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memberikan tiga usulan nama untuk dewan pengawas (Dewas) Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dipilih Presiden Joko Widodo kepasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tiga nama calon Dewas LPI yang dipilih oleh Presiden Jokowi tersebut ialah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sudah melakukan seleksi calon anggota Dewas secara terbuka dan kredibel. Kemudian Presiden memilih tiga dari enam nama yang diajukan oleh pansel. "Alhamdulillah Ibu Ketua dan pimpinan DPR merasa seluruh proses adalah proper dan kualifikasi dari calonnya," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (20/1).
Sri Mulyani menegaskan, ketiga nama tersebut independen dan sudah sesuai dengan kriteria untuk menjadi Dewas LPI dari unsur profesional. Oleh sebab itu, ia mengatakan Presiden Jokowi akan segera menetapkan Dewas LPI setelah menerima surat dari Ketua DPR RI Puan Maharani. "Selanjutnya setelah Dewas terbentuk, kami akan membentuk Dewan Direktur dan akan melaksanakan sesuai dengan misi undang-undangnya," kata Sri Mulyani.
DPR RI juga telah menyetujui tiga usulan nama untuk dewan Dewas SWF atau LPI tersebut. "Sesuai mekanisme DPR akan berkirim surat kepada Presiden untuk dapat menerima usulan tiga nama calon anggota Dewas LPI," ujar Ketua DPR Puan Maharani.
Puan menjelaskan sesuai dengan mekanisme, Presiden Joko Widodo mengirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR mengenai ketiga nama yang telah dipilih. "Hari ini kami menerima panitia seleksi (pansel) beserta tiga calon anggota dewas independen itu," ujarnya.
Puan menuturkan pihaknya mendapat penjelasan dari pansel tentang proses seleksi Dewas sekaligus diperkenalkan dengan tiga nama yang dipilih Presiden dalam pertemuan konsultasi itu. Selanjutnya, Puan memastikan pihaknya akan segera membalas surat yang dikirim Presiden Jokowi pada 12 Januari 2021.
"DPR sudah melakukan konsultasi dan segera berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk dapat menerima tiga nama calon anggota Dewas LPI yang sudah diusulkan Presiden," pungkas Puan. (OL-14)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved