Perekonomian Daerah Harus Menjadi Backbone Perekonomian Nasional

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia di masa recovery perekonomian daerah harus menjadi backbone bagi perekonomian nasional. Untuk itu, menurutnya faktor utama dalam percepatan peningkatan ekonomi daerah adalah melalui penguatan struktur ekonomi daerah.

"Potensi ekonomi daerah harus terus digali. Kualitas infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas daerah harus terus disempurnakan dan peningkatan kualitas SDM di daerah juga harus menjadi perhatian," ungkapnya dalam acara Peresmian Kantor Regional OJK 8 Bali dan Nusa Tenggara secara virtual, Senin (21/12).

Pada prinsipnya, Wimboh mengatakan bahwa OJK terus mendukung penuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah.

Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam pengembangan potensi ekonomi daerah. Pertama, perluasan akses keuangan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas TPAKD 10 Desember 2020 lali, Presiden meminta seluruh unsur yang tergabung dalam TPAKD harus melakukan terobosan yang agresif, inovatif dan extraordinary dalam penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan, seperti pendirian lembaga keuangan mikro, Jamkrida, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan untuk penerbitan obligasi daerah," kata Wimboh.

Kedua, Wimboh mengutarakan bahwa transformasi digital juga harus terus dilakukan oleh seluruh sektor jasa keuangan mulai dari bank umum, BPR dan tidak terkecuali lembaga keuangan mikro.

Pihaknya juga mengapresiasi digitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan melalui aplikasi website, salah satunya datang dari KUR Bali. Seluruh masyarakat di Bali dikatakan menjadi lebih mudah untuk mengajukan dan melakukan tracking pelunasan KUR secara online.

"Di era kolaborasi ini, penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan harus dilakukan dalam satu platform berbasis digital yang terintegrasi dalam satu ekosistem. Selain pembiayaan dari sektor jasa keuangan, penyedia pembiayaan alternatif dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha dan masyarakat," tuturnya.

Saat ini OJK juga tengah mengembangkan platform security crowdfunding sebagai salah satu platform pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha UMKM dan Non-UMKM. Platform ini, lanjut Wimboh, memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang tidak bankable untuk mendapatkan pembiayaan dan juga memberikan kesempatan bagi kalangan anak muda kreatif terutama investor pemula (start-up) untuk berinvestasi. (E-3)