OJK Sedang Godok Aturan Pendanaan UMKM Berbasis Obligasi

ANGGOTA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengatakan pihaknya sedang menggodok regulasi untuk memperluas akses pengurunan dana (crowdfunding) untuk pembiayaan UMKM, yakni berupa securities crowdfunding melalui surat utang/obligasi/sukuk.

"Sedang digodok aturannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar," kata Tirta dalam Webinar Joint Event Webinar antara BI, Kemnaker, dan OJK dengan tema Peningkatan Produktivitas melalui Digitalisasi UMKM," Kamis (8/10).

Per Desember 2019 lalu, OJK telah mengeluarkan daftar platform yang sudah mengantongi izin beroperasi untuk pendanaan dengan metode patungan (urun dana) atau equity crowdfunding yaitu kepada PT Santara Daya Inspiratama (Santara), PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare), dan PT CrowdDana Teknologi. Dalam equity crowdfunding, pembiayaannya berupa saham, dan hasilnya berupa dividen.

Tujuannya untuk membuka akses keuangan kepada UMKM yang tidak berbentuk PT, yang selama ini menajdi hambatan pelaku ketika mengajukan pembiayaan di perbankan. 

"Kalau model crowdfunding ini agunannya berupa kontrak-kontrak proyek. Jadi ada 75% UMKM kira-kira yang belum terlayani perbankan. Ini alternatifnya," kata Tirta.

Tiga platform equity crowdfunding di Indonesia yang berizin OJK, yaitu Santara, Bizhare, CrowdDana, telah berhasil memfasilitasi pembiayaan di 74 proyek UMKM hingga awal Juni 2020. Investornya ada 48 ribu orang. Jumlah fundraising mereka memang masih belum terlalu besar, totalnya Rp 97,5 miliar.

Terkait akses permodalan UMKM, dia akui perbankan memang memiliki pengaturan yang sangat ketat. Tujuannya untuk melindungi konsumen bank dari sisi deposan (penabung). Perbankan sejauh ini hanya membiayai 16,4 juta UMKM.

"Ini catatan kami dari totalnya itu ada 65 juta UMKM. Jadi hanya sekitar 25,5%. Bila dari catatan Bank Indonesia total ada 90 juta UMKM, berarti kurang dari 20% UMKM yang dibiayai oleh bank," kata Tirta.

Selain perbankan, pembiayaan one to one memang tidak terlalu populer di Indonesia, baik untuk perusahaan maupun UMKM. Sebab bila pembiayaan melalui moda ventura seperti ini yang melakukan penyertaan saham, jadi yang dibeli adalah saham perusahaan, yang biasanya mengambil porsi kepemilikan 51% atau mayoritas.

Sehingga perusahan enggan mengambil opsi moda ventura untuk pendanaan. Tetapi pembiayaan model ini akrab di sektor startup fintech peer to peer lending. Namun biasanya nominal pendanaannya tidak terlalu besar karena dilakukan oleh investor individu.

"Sehingga tidak bisa untuk fund raising, misalnya UMKM menerima proyek atau pesanan yang jumlahnya Rp 5 miliar. Sulit mencari individu investor yang berkenan membiayai one to one seperti ini melalui fintech peer to peer pending," kata Tirta. (Try/OL-09)