PSBB Jilid II Pengaruhi Industri Manufaktur

MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total mulai pekan depan bakal memengaruhi kinerja industri manufaktur.

“DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada, apalagi kalau diikuti provinsi lain,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia mengaku khawatir mengingat industri manufaktur saat ini sedang kembali menggeliat. PSBB total yang mulai diterapkan pada Senin (14/9) nanti berpotensi menekan laju tren positif tersebut.

“Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan. Tapi, memang kami sampaikan, bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu suatu hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Tak hanya itu, Agus menyatakan kebijakan PSBB total akan membuat proses substitusi impor juga terhambat. Padahal, pemerintah menargetkan program substitusi impor sebesar 35% pada 2022.

Terlebih lagi, sambung Agus, substitusi impor dapat mendorong penguatan devisa negara dan struktur industri, meningkatkan produktivitas nasional, serta penciptaan global value chain.

“Substitusi impor juga menyehatkan neraca perdagangan dan mampu meningkatkan utilisasi produksi pengolahan. Kalau PSBB diketatkan di Jakarta dan daerah lain, itu akan memengaruhi program substitusi impor kami yang ada di Kemenperin,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menegaskan PSBB total tidak boleh menghalangi jalur distribusi.

“Dalam situasi PSBB, ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi yaitu jalur distribusi agar supply chain (rantai pasok) tidak terganggu. Usaha dan perekonomian harus tetap berjalan,” ujarnya.

Hal itu harus dipastikan mengingat konsumsi memiliki porsi lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga jalur distribusi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi realisasi itu.

“PDB kita, 50% itu konsumsi. Jadi kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB kita,” paparnya. Agus pun meminta pelaku usaha dapat beradaptasi dengan pemberlakuan PSBB yang membuat pola konsumsi masyarakat berubah yaitu cenderung melalui digital.

Jadi tantangan

Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan penerapan PSBB total akan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha untuk mampu bertahan. “PSBB tentunya jadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha, terutama di DKI Jakarta. Dunia usaha harus mampu menavigasi dan beradaptasi dengan penerapan PSBB total jilid II,” ujarnya.

Dok. MI

Ketua Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani.

Menurut Rosan, hal itu harus dilakukan dunia usaha agar mampu berkembang di tengah tekanan pandemi sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional.

Ia juga mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah maupun dunia usaha dalam berupaya bertahan di tengah krisis pandemi. (Ant/E-2)