Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebut pembangunan smelter di Gresik baru 5,86%. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI.
Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi, menjelaskan pembangunan smelter berjalan lamban akibat pandemi covid-19. Alhasi, pengadaan barang terhambat.
"Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pengadaan mengalami keterlambatan. Hingga Juli ini secara fisik baru 5,8% dari rencana awal, yakni 10,5%," papar Jenpino, Kamis (27/8).
Baca juga: Freeport Harap ESDM Setujui Perpanjangan Penyelesaian Smelter
Lebih lanjut, pihaknya mengajukan permintaan untuk pengunduran target pembangunan smelter di Gresik. Awalnya, pembangunan smelter ditargetkan pada 2023. Namun, manajemen PTFI minta target itu diundur menjadi 2024.
"Vendor dan EPC kontraktor belum mendapat finalisasi, karena mengalami kendala akibat pembatasan di negara masing-masing. Sehingga menyulitkan mereka bekerja efektif. Akibatnya, EPC kontraktor belum finalisasi biaya dan waktu," urai Jenpino.
Akan tetapi, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menolak usulan tersebut. Parlemen tidak ingin pandemi covid-19 menjadi alasan lambannya pembangunan smelter di Gresik.
Baca juga: Banyak Tantangan, Lifting Minyak Semester I 2020 Bisa Capai 94%
Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, menerima usulan dari anggota agar rapat dijadwal ulang. Dalam hal ini, dengan memanggil petinggi holding tambang MIND ID dan petinggi PTFI.
"Kami memutuskan untuk mengakhiri rapat. Kami minta PTFI nanti hadir dengan formasi lengkap. Nanti kami undang juga MIND ID dan Pemprov Papua, untuk memberikan penjelasan yang komprehensif," pungkas Eddy.
Eddy juga meminta PTFI untuk menyiapkan data yang lengkap dan dikirimkan ke anggota rapat sebelum rapat berlangsung. "Supaya kita bisa mempelajari, mendalami bahan itu. Sehingga rapat betul-betul efektif," tutupnya.(OL-11)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah akan mencari pengganti dua investor yang hengkang dari proyek smelter nikel Sonic Bay di Maluku Utara.
Dua investor asal Eropa dari proyek pemurnian nikel di Maluku Utara karena hilirisasi industri tambang Indonesia dipaksakan berjalan, padahal memiliki seabrek masalah.
PERUSAHAAN kimia terbesar asal Jerman, Badische Anilin und Soda Fabric (BASF) dan perusahaan pertambangan dan metalurgi asal Prancis, Eramet hengkang dari proyek Sonic Bay di Maluku Utara.
PT Freeport Indonesia (PTFI) memulai pengiriman perdana konsentrat tembaga dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ke smelter Gresik, Jawa Timur.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memperoleh perpanjangan izin sampai umur cadangan tambang habis
Perpanjangan izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024 merupakan bentuk dukungan pemerintah pada industri tambang terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved