Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat selama seminggu terakhir, Wimboh mengunjungi Tegal, Semarang, Solo, dan terakhir Bandung, pada Minggu (9/8) lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mendengarkan secara langsung progres serta kendalakendala yang dihadapi di lapangan, baik perbankan maupun pelaku usaha, terkait dengan implementasi kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan OJK dan pemerintah dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik melalui program restrukturisasi kredit, penempatan uang negara pada perbankan, maupun subsidi bunga bagi UMKM.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat restrukturisasi kredit perbankan di Jawa Tengah hingga 22 Juli 2020 mencapai Rp56,64 triliun. Angka itu berasal dari 1,13 juta debitur atau sekitar 93,74% dari nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.
Nilai tersebut sebagian besar berasal dari restrukturisasi kredit UMKM yang mencapai Rp49,93 triliun yang berasal dari 1,11 juta debitur, atau 98,39% total debitur yang direstrukturisasi.
“Sementara untuk perusahaan pembiayaan, secara nasional per 28 Juli restrukturisasi yang telah dilakukan mencapai Rp151,01 triliun dari 4 jutaan debitur. Sedangkan di Jateng per 22 Juli 2020 tercatat 95 perusahaan pembiayaan telah melakukan restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasinya mencapai Rp12,91 triliun dari 400.180 debitur,” jelas Wimboh saat menggelar kunjungan di Kota Semarang, Jateng, Rabu (5/8).
Dalam pertemuan sebelumnya dengan Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi, IJK, Kadin dan lainnya di Kota Tegal, serta Wakil Wali Kota Surakarta David R Wijaya, perbankan, para pelaku usaha, asosiasi di Kota Solo, Minggu (2/8), Wimboh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, IJK, dan faktor pendukung lainnya yang saling bersinergi dan berkolaborasi menumbuhkan perekonomian nasional di daerah.
Ia mengatakan, sudah banyak insentif yang diberikan, selanjutnya diharapkan perbankan segera menghubungi nasabah-nasabahnya yang potensial yang telah direstrukturisasi. “Mereka silahkan diajak bicara dan bangkit lagi dengan pemberian modal kerja,” ucapnya.
Beberapa insentif yang diberikan di sektor UMKM, seperti bentuk subsidi bunga, subsidi penjaminan dan bantuan sosial produktif. Misalnya, kredit usaha rakyat (KUR) dan UMKM dengan plafon maksimum Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan kedua.
Kemudian, tambahan kredit modal kerja diberikan subsidi penjaminan oleh pemerintah melalui Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Bantuan sosial produktif pun diberikan bagi nasabah dan UMKM skala kecil.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil pada Minggu (9/8) Wimboh menyampaikan berbagai insentif pemerintah untuk menggerakkan sektor manufaktur di tengah pandemi.
Salah satunya, jaminan tambahan modal kerja untuk kredit korporasi.
"Kita sekarang sedang menggarap bagaimana meningkatkan sektor korporasi yaitu manufaktur. Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif di antaranya penjaminan tambahan modal kerja untuk kredit korporasi. Kalau yang padat karya sharing dari pemerintah sebesar 60 persen dijamin, kalau nonpadat karya 50 persen," ucap Wimboh.
Wimboh berharap Jabar menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, Jabar memiliki skala ekonomi yang besar.
"Kami sangat berharap Jabar menjadi motor penggerak recovery atau pemulihan ekonomi karena Jabar ini skala ekonominya besar, dari angka-angka yang ada pertumbuhan kreditnya pun di atas 5% dari rata-rata nasional. Bahkan sampai akhir tahun ini bisa meningkat lagi. Sumber pertumbuhan ekonominya banyak sekali, terutama sektor UMKM atau konsumsi," ucapnya.
Dalam pertemuan itu Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat melalui OJK memberikan masukan agar industri manufaktur Jabar dapat pulih dan menggerakkan ekonomi nasional.
"Kami mohon OJK memberikan input bagaimana mendorong industri manufaktur yang sedang mogok ini naik seperti mesin kecil yang sudah bagus. Semoga dalam seminggu ada rekomendasi atau kebijakan dari OJK," kata Emil.
Menurut Emil, dalam pertemuan dengan OJK, muncul sebuah gagasan bahwa untuk memulihkan sektor manufaktur. Pemerintah akan berupaya membeli komoditas industri manufaktur. Sebab, di tengah pandemi Covid-19, ekspor terhambat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal melakulan penagihan serta pencatatan aset berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta menjaga aset daerah seperti Kampung Susun Bayam (KSB).
Pascagempa, PLN memastikan seluruh aset di NTT tidak mengalami kerusakan dan pasokan listrik masyarakat tidak terganggu.
Bicara soal Reforma Agraria secara teknis, Dirjen Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa outcome Reforma Agraria bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan masih ada kendala dalam program sertifikat aset di daerah seperti pencarian letak aset, luas bidang tanah, dan batas tanah.
Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved