Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KUNCI mempercepat pemulihan ekonomi nasional ialah segera mengimplementasikan Rancang Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Namun, pemerintah diminta mencermati rancangan aturan tersebut agar tidak menjadi bumerang.
Hal itu ditekankan Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, dalam peluncuran Indonesia Economic Prospect 2020 secara virtual, Kamis (16/7).
Baca juga: Usulan Tidak Didengar, KSPI Siapkan Aksi Protes Skala Besar
"RUU Cipta Kerja ini sebagai turbo charge. Ibaratnya menjadi mesin utama untuk kita menuju pemulihan. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar berjalan efektif dan tidak menjadi bumerang," ujar Frederico
RUU yang memuat berbagai macam aturan kemudahan berusaha, lanjut dia, seharusnya bisa meniadakan diskriminasi terhadap investasi asing (FDI). Melalui regulasi itu, Indonesia dapat terkoneksi dengan rantai pasokan global, yang akhirnya berkontribusi menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Dia berpendapat kelancaran arus investasi asing di Indonesia dapat mengurangi kesenjangan infrastruktur. Sebab, dengan terbukanya investasi bagi swasta dan asing, pemerataan ekonomi di Tanah Air bisa terwujud.
Baca juga: Singapura Alami Resesi, Ekspor Indonesia Malah Meningkat
"Kuncinya adalah menggandeng sektor swasta untuk berpartisiasi. Terutama dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia," pungkas Frederico.
Di samping itu, perlu ada reformasi sistem dalam RUU Cipta Kerja. Sehingga, tidak menjadi bumerang bagi Indonesia.
"RUU ini harus memberikan perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Perlu dipastikan dapat menjaga hajat hidup orang banyak," tutupnya.(OL-11)
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Negara-negara berpendapatan menengah harus melakukan sejumlah perubahan, termasuk beralih ke praktik peternakan rendah emisi dan memanfaatkan lahan secara lebih berkelanjutan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kegiatan terkait pertemuan Bank Dunia dan IMF pada Spring Meeting 2024
Transisi energi dan perubahan iklim menjadi topik utama yang didiskusikan dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 di Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
Kemajuan sektor fintech turut didukung oleh peningkatan akses internet, penetrasi smartphone semakin merata, dan masyarakat Indonesia terbuka mengadopsi teknologi baru.
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved