Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia banyak usulan masuk ke pemerintah dalam mengatasi terhadap dampak ekonomi. Bahkan sudah muncul banyak pandangan agar Bank Indonesia mencetak uang Rp600 triliun guna mengatasi krisis. Namun hal itu ditentang sejumlah kalangan termasuk Sekretaris Poksi XI FPG DPR RI Sarmuji.
"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bahkan ide ini tidak pernah dibahas dalam rapat kelompok fraksi (Poksi XI) atau dikonsultasikan baik kepada pimpinan fraksi maupun kepada pimpinan Poksi XI," ujar Sarmuji dalam keterangan resmi, Rabu (13/5).;
Selain itu Sarmuji juga menyatakan jika Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa mencetak uang membawa konsekuensi seperti menurunkan tingkat kepercayaan terhadap rupiah, inflasi dan menurunnya nilai kurs yang bisa menimbulkan dampak luas.
"Ibarat mengobati sakit obat bisa lebih berbahaya dari pada penyakitnya," tambahnya.
Baca juga: Menkeu Apresiasi DPR Sahkan Perppu 1/2020 dan Kebijakan Fiskal
Lebih lanjut Sarmuji berpendapat, perdebatan yang serius di dalam DPR terutama di komisi XI bukan tentang mencetak uang. Mencetak uang hanya terjadi debat intens di luar ruang rapat.
"Kami lebih berkonsentrasi pada penambahan likuiditas, relaksasi kredit, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan bunga rendah untuk meringankan beban pemerintah dan hal- hal lain yang terkait dengan itu," ucapnya.
Menurut Sarmuji isu cetak uang hanya muncul sekilas saja san tisak ada satupun kesimpulan rapat yang menyinggung tentang pencetakan mata uang. Ia juga menyatakan jika ada pandangan dari kader Golkar soal ide mencetak uang bukanlah pendapat partai. "Pandangan Misbakhun tidak mewakili sikap Partai maupun sikap fraksi Partai golkar," tutupnya. (A-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved