Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menekankan seluruh jajarannya untuk memastikan kecukupan stok pangan nasional saat Ramadan 1441 Hijriah yang berlangsung di tengah penyebaran wabah virus korona baru atau covid-19.
"Pastikan stok pangan cukup. Pastikan negara kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki kepastian stok pangan," ujar Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Guna memastikan stok pangan cukup, Presiden Jokowi kembali memerintahkan jajarannya untuk memastikan distribusi logistik lancar dan tidak ada hambatan di lapangan. Sebelumnya, Presiden telah meminta kepala daerah memastikan tidak ada penutupan akses di daerahnya pada masa pandemi covid-19 ini untuk lalu lintas distribusi logistik.
Secara terpisah, kepastian ketersediaan stok pangan juga ditekankan DPR saat rapat dengar pendapat dengan BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk menjamin kepastian pangan. BUMN tersebut, yakni Perum Bulog, PT RNI, PT Berdikari, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengingatkan perusahaan BUMN kluster pangan untuk menyiapkan roadmap (peta jalan) yang jelas dalam menghadapi krisis virus korona. "Kita bicara krisis bukan dalam keadaan biasa. BUMN pangan harus membuat roadmap yang jelas menghadapi fase krisis serta meningkatkan kemandirian pangan untuk menanggung 260 juta rakyat Indonesia," ujar Aria.
Anggota DPR RI Komisi VI Nevi Zuairina juga mengingatkan ketahanan pangan menghadapi pandemi covid-19 ini harus menjadi prioritas. Untuk itu, dia menyerukan direktur utama (dirut) masingmasing perusahaan BUMN kluster pangan ini untuk memikirkan keberlanjutan pangan sampai akhir tahun.
"Kita harus jelas betul kalkulasi yang tepat. Ini bertujuan agar kestabilan pangan sampai akhir tahun, jangan dihitung hanya 3 bulan ke depan. Kita perlu tindakan preventif ketersediaan pangan berdasarkan estimasi waktu," ujarnya. Menurut Direktur Utama Bulog Budi Waseso, stok beras hingga saat ini cukup aman. Buwas, panggilannya, mengatakan Bulog saat ini memiliki 1,41 juta ton beras yang tersebar di seluruh Indonesia. (Hld/Ant/E-3)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved