Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kuartal I sudah mencapai Rp1,052 triliun untuk 10.436 unit rumah. Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat agka tersebut per 24 Maret 2020.
Progres penyaluran itu menunjukkan bahwa proses bisnis penyaluran FLPP tetap berjalan di tengah kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah saat ini untuk meredam penyebaran virus korona baru (covid-19).
"Nilai tersebut juga menunjukkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan hunian dapat terus dipenuhi oleh pemerintah," ujar Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin dalam siaran pers Selasa (24/3).
Pada kuartal pertama 2020 ini pula PPDPP mencatat ada lima bank pelaksana yang telah melakukan penyaluran tertinggi sejak Januari hingga 24 Maret 2020. Kelima bank itu ialah Bank BTN (4.420 unit rumah), Bank BNI (1.925 unit), Bank Jabar Banten/BJB (961 unit), Bank Arthagraha (390 unit), dan BPD Jatim Syariah (350 unit).
"Jika dilihat dari kuota yang dialokasikan pada 2020, saat ini ada tiga bank pelaksana dengan penyaluran yang produktif dengan capaian lebih dari 60%, yaitu BRI Agro (66,50%), Bank Jateng (60%), dan Bank Kalsel Syariah (64,72%),” jelas Arief.
Pemerintah melalui PPDPP pada tahun ini menetapkan target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri dari Rp9 triliun DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok. Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP bekerja sama dengan 37 bank pelaksana, yakni 10 bank nasional dan 27 BPD, baik konvensional maupun syariah.
PPDPP, kata Arief, memproyeksikan anggaran Rp11 triliun tersebut dapat didistribusikan dengan baik kepada seluruh bank pelaksana penyalur FLPP hingga akhir 2020.
"Alokasi penetapan kuota yang ditetapkan kepada tiap bank pelaksana dilakukan secara merata sesuai dengan kapasitas dan proporsi kebutuhan, berdasarkan data yang disajikan pada aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep)," imbuhnya.
Aplikasi SiKasep diluncurkan PPDPP pada akhir Desember 2019 dan mulai diberlakukan pada awal 2020. Berdasarkan data Management Control PPDPP, terdapat peningkatan pengguna Sikasep tiap harinya, hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini MBR sudah cukup menguasai penggunaan aplikasi tersebut.
Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aplikasi SiKasep tercatat pada database PPDPP per 24 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, masyarakat yang telah menggunakan aplikasi SiKasep mencapai 118.901 pengguna terdaftar sebagai calon debitur. Sejumlah 42.703 pengguna dinyatakan lolos subsidi checking, sedangkan pengguna yang dalam proses verifikasi bank pelaksana mencapai 36.509 pengguna.
Dessy Aryanti, salah satu dari 14 pengguna aplikasi SiKasep yang pertama kali berhasil memperoleh FLPP mengungkapkan proses pengajuan permohonan FLPP melalui aplikasi SiKasep cepat dan mudah. Warga perumahan Sultan Residence, Demak, Jawa Tengah itu resmi menghuni rumah FLPP menggunakan BPD Jateng Syariah sejak 14 Januari 2020.
"Prosesnya cepat, saya dibantu pengembang juga. Setelah diminta kumpulin berkas, mereka bantu masukin data di SiKasep. Dari sistem itu (SiKasep) saya bisa bisa mengetahui beli atau tidak, dan banknya saya pilih sendiri” ujar Dessy mengisahkan pengalamannya.
Salah seorang warga perumahan Permata Karang Duren, Semarang, Suratnik, juga mengisahkan kemudahan perolehan rumahnya tersebut melalui aplikasi SiKasep. "Saya mengunduh aplikasi SiKasep secara gratis di Playstore. Tinggal masukin semua data dan informasi yang diperlukan, tidak ribet kok," ujar Suratnik.
Di sisi lain, kendati saat ini menerapkan work from home (WFH), PPDPP memastikan layanan tetap berjalan seperti biasa. Penerapan WFH hanya membatasi interaksi layanan fisik atau tatap muka saja.
"Yang dibatasi hanyalah interaksi fisik saja, tapi kami pastikan penyaluran FLPP tidak terhambat sama sekali," ujar Arief. (RO/A-1)
Apresiasi datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terhadap sinergi sektor swasta dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Generasi Z dan Milenial di Jakarta mulai meninggalkan konsep kepemilikan rumah sebagai simbol sukses. Simak analisis pakar properti terkait tren ini.
Kategori-kategori baru diluncurkan pada IPA 2026 sesuai perkembangan pasar properti saat ini. Termasuk Best Condo Developer dan Best Housing Developer dalam kategori Developer Award.
Laba emiten properti melonjak 216,7% pada 2025, ditopang optimalisasi aset dan pendapatan berulang, serta membagikan dividen Rp2 miliar.
PELAKU industri properti dan jasa keuangan terus dituntut adaptif di tengah dinamika global yang bergerak cepat.
Meskipun indeks harga properti residensial di pasar primer terus menunjukkan tren kenaikan, peluang bagi pembeli rumah pertama masih terbuka.
OJK longgarkan aturan SLIK untuk KPR subsidi. Tunggakan di bawah Rp1 juta tak lagi menghambat MBR, membuka jalan target FLPP 350 ribu rumah.
OJK melonggarkan aturan SLIK: warga dengan catatan kredit hingga Rp1 juta kini bisa mengajukan KPR subsidi, efektif paling lambat akhir Juni 2026.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved