Pertimbangkan Waktu Peningkatan Modal

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) perlu mempertimbangkan kembali jangka yang waktu yang diberikan kepada bank untuk meningkatkan modal mereka menjadi minimal Rp3 triliun dalam tiga tahun mendatang.

Pengamat perbankan dari Indonesia Banking School (IBS) Batara Simatupang menyatakan langkah OJK mengatur peningkatan permodalan bank ialah hal yang positif. Namun, perlu juga diperhatikan kemampuan dari pemilik bank memenuhi ketentuan itu.

Untuk diketahui, saat ini modal ini bank terbagi dalam empat kategori atau tingkatan, yakni bank umum kegiatan usaha (BUKU) I hingga BUKU IV dengan rentang modal dari Rp1 trilun hingga Rp30 triliun (lihat grafis).

Sumber: OJK

"Ini langsung berimbas pada bank BUKU I dan II. Bukan perkara mudah bagi owner menaikkan modal inti setiap tahun Rp1 triliun," terang Batara.

OJK, lanjutnya, harus merujuk kepada UU Perbankan 8/1998 tentang perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi. OJK tetap dapat mengimplementasikan amanat itu dengan meminta pendapat pemilik bank kategori BUKU I dan II untuk mendapat exit policy terbaik.

Apalagi opsi yang diberikan otoritas kepada bank untuk merger atau akuisisi dianggap sebagai serum beracun. Tiap pemilik bank memiliki peninggalan dan keunikan tersendiri.

Untuk diketahui, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana di Jakarta, Kamis (16/1), mengatakan bila dalam tiga tahun sejak aturan baru dikeluarkan BUKU I dan II tidak dapat memenuhi batas minimum modal itu, OJK menawarkan opsi merger atau turun kelas menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).

Hal itu mengindikasikan akan adanya perampingan dalam jumlah perbankan saat ini yang mencapai 96 bank umum konvensional.

"Jalan tengahnya adalah dengan memberi kelonggaran penaikan Rp1 triliun dengan selang waktu dua tahunan," ujar Barata.

Modal untuk bersaing

Pengamat perbankan Paul Sutaryono menyebutkan modal merupakan penyangga (buffer) bagi bank untuk bisa bertahan dalam persaingan. Modal dapat digunakan perbankan sebagai tameng untuk menangkal berbagai potensi risiko kredit, pasar, operasional, hingga likuiditas.

Menurutnya, upaya penaikan modal minimum itu perlu untuk didukung. Pasalnya, tanpa modal yang perkasa, bank akan kesulitan untuk bersaing.

"Saya kira upaya OJK itu juga untuk menggerakkan roda konsolidasi perbankan nasional melalui merger dan akuisisi," kata Paul.

Bank, lanjutnya, mau tidak mau harus mampu memenuhi syarat minimum modal tersebut. "Bank dengan modal tinggi akan lebih mampu bersaing daripada bank dengan modal lebih rendah," pungkas Paul.

Upaya untuk konsolidasi perbankan sejatinya sudah diinisiasi sejak pencanangan Arsitektur Perbankan Indonesia pada Januari 2004.

Industri perbankan nasional mulai berbenah yang mengarah pada efisiensi melalui restrukturisasi modal dan aset.

Namun, konsolidasi yang diharapkan terjadi secara sukarela (voluntary) itu ternyata tidak terlalu bersambut. Hal itu terlihat dari masih banyaknya jumlah bank di Indonesia. (E-1)