Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan draft omnibus law telah masuk tahap finalisasi dan akan segera diharmonisasikan dalam waktu dekat.
"Kita terus berharap bisa menyelesaikan konsepnya sesegera mungkin agar bisa menyerahkannya untuk diharmonisasikan dan diserahkan ke DPR dalam beberapa bulan ke depan," tutur Ani, sapaan karib Sri Mulyani saat ditemui di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Selasa (26/11).
Ia menambahkan, selain omnibus law perpajakan yang diurusinya, pemerintah juga tengah menyiapkan skema omnibus law cipta lapangan kerja yang diakui olehnya juga akan rampung dalam waktu dekat.
"Saya berharap keduanya bisa selesai sebelum akhir tahun. Itu yang saya tangkap dalam rapat finalisasi dengan menteri terkait beberapa waktu lalu," terang Ani.
Dalam omnibus law perpajakan yang akan diajukan ke DPR itu, lanjut Ani, didalamnya terdapat beberapa peraturan untuk memerbaiki iklim usaha dan iklim investasi.
Diketahui terdapat beberapa poin penting yang ada dalam skema omnibus law bidang perpajakan yakni diubahnya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara berskala menjadi 20% pada 2023 mendatang. Dengan kata lain, tarif PPh Badan akan turun sebesar 5%.
Sementara untuk perusahaan yang go public, pemerintah akan menurunkan PPh Badan hingga 8% secara berkala hingga 2023 menjadi 17% yang semula 25%.
Selain itu, melalui skema omnibus law perpajakan, pemerintah akan memiliki kepastian untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha dan investor. Di saat yang sama, pelaku usaha dan investor akan mendapatkan insentif dari pemerintah.
Beberapa insentif yang diberikan yakni tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax. Insentif tersebut diharapkan mampu menarik investor domestik maupun internasional untuk berusaha di Indonesia. (Mir/OL-09)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved