Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DANA repatriasi pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp12,6 triliun berpotensi keluar dari Indonesia. Hal itu dikarenakan masa holding periodnya telah berakhir.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyebutkan potensi itu bisa saja terjadi.
Yang sudah free pada September 2019 itu hanya Rp12,6 triliun," ujar Robert dalam konferensi pers di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (14/10).
Lebih lanjut, ia mengatakan Rp12,6 triliun itu merupakan dana repatriasi yang berasal dari tax amnesty periode pertama. Sementara tax amnesty periode kedua akan berakhirnya masa holding periodnya pada Oktober hingga Desember 2019.
Baca juga : Tax Amnesty tidak Perlu Ada Lagi
Kemudian periode tax amnesty ketiga akan berakhir masa holding periodnya pada Januari hingga Maret 2020. Dari tiga periode tax amnesty tersebut, dana repatriasinya sebesar Rp146 triliun.
"Dari total dana repatriasi sebesar Rp146 triliun itu mayoritas setara Rp130 triliun masuk melalui bank persepsi. Rp16 triliun sisanya masuk dalam instrumen obligasi surat berharga negara," ujar Robert.
"Kami meyakini bahwa berakhirnya holding period repatriasi dalam tax amnesty tidak berpengaruh atau men-trigger dana keluar, sementara pergerakannya tidak ada yang mengkhawatirkan," tandas Robert. (OL-7)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved