Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BEA Cukai Bogor ikut terdaftar sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor.
Pada Senin (26/8), MPP yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya berlokasi di Lippo Plaza Kebun Raya Bogor dan beroperasi Senin hingga Jumat pukul 10.00 WIB – 16.00 WIB.
“Tahun ini sudah ada 17 Mal Pelayanan Publik se-Indonesia. Tahun depan akan dibangun 35 Mal Pelayanan Publik lagi, jadi jumlahnya nanti 52. Dan, hanya Bogor yang menggunakan sistem aplikasi,” ujar Syafruddin.
Kepala Kantor Bea Cukai Bogor, Moh. Saifuddin mengungkapkan bahwa dengan adanya MPP ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait kepabeanan dan cukai.
“Di MPP nanti, petugas kami akan melayani pemberian informasi terkait kepabeanan dan cukai, selain itu pelayanan juga akan tetap tersedia di Kantor Bea Cukai Bogor,” ungkapnya.
Dengan jumlah layanan yang mencapai 145 layanan dari 14 instansi pemerintahan diharapkan dapat memudahkan warga Bogor dalam urusan birokrasi seperti layanan kependudukan, pembuatan paspor, NPWP, layanan PDAM, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS), dan layanan lainnya.
Semoga dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat Bogor pada khususnya dalam mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dan informasi. (OL-09)
Upaya penyelundupan hampir 40 ribu benih lobster di Bandara Juanda berhasil digagalkan. Pelaku gunakan modus baru dengan handuk basah, nilai mencapai Rp1 miliar.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan menyita sejumlah barang bukti.
KPKĀ sedang mengevaluasi alasan ketidakhadiran para pengusaha tersebut pada pemanggilan pertama.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved