Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BPJS Ketenagakerjaan (TK) mengadakan acara sosialisasi program BPJS TK terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait perlindungan kepada 17 rtibu pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) di Hotel Atlet Century Park, Jakarta (Kamis, 8/8/2019).
Pada acara tersebut, Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS TK dr. Merry Triwisatawati yang bertindak sebagai narasumber sekaligus mewakili Deputi Direktur Wilayah, Achmad Hafiz. Dalam paparannya, Merry sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pihak Kementerian ATR/BPN yang sudah mendaftarkan anggota PPNPN-nya kepada BPJS TK.
Merry juga berharap mudah-mudahan langkah yang diambil Kementerian ATR/BPN dapat diikuti oleh kementerian-kementerian yang lainya.
Sehari sebelumnya, secara simbolis BPJS TK menyerahkan kartu tanda peserta kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN Drs Gunawan Muhammad, MPA.
BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan piagam penghargaan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian ATR-BPN Himawan Arief Sugoto.
Sebanyak 17 ribu PPNPN Kementerian ATR/BPN terdaftar dengan dua program perlindungan dasar yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) di Kantor Cabang BPJS TK Jakarta Pluit.
Di sela-sela acara, Sulhan Ibrahim, Kepala Kantor Cabang BPJS TK Jakarta Pluit, menjelaskan bahwa manfaat program BPJS Ketenagakerjan ini sangatlah penting untuk melindungi seluruh pekerja di Indonesia dari risiko kerja.
Sosialisasi kepada Kementerian ATR/BPN tersebut juga diikuti sebanyak 200 peserta se-nasional terdiri dari berbagai daerah wilayah Indonesia. (OL-09)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Kemenperin terus meningkatkan upaya dalam mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global melalui program pendidikan vokasi industri
Ke depan, tantangannya bukan hanya soal ketersediaan tenaga kerja, tetapi bagaimana memastikan kualitas dan konsistensi kinerja.
Keberadaan industri tidak boleh hanya berfokus pada aspek ekonomi dan teknologi. Itu juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.
Shelter Indonesia umumkan transformasi melalui 'A New Shape of Shelter Indonesia'. Integrasikan SDM dan teknologi lewat platform Shelter+
Persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah masih menjadi PR di Indonesia.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, mengatakan bahwa saat ini terdapat masalah besar yang perlu kita selesaikan yaitu budaya kerja ke luar negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved