Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah masih menjadi PR di Indonesia. Karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai, proses revisi RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk memformulasi regulasi. Menurutnya, regulasi ke depan harus mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.
"Ini kesempatan kita untuk memformulasi, memberikan sebuah jaminan atau kepastian dari setiap aspek ketenagakerjaan. Salah satunya terkait upah minimum," ujar Netty dalam keterangan yang dikutip, Rabu (15/4).
Ia mencontohkan kondisi di Jawa Barat di mana jarak besaran upah minimum antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sangat ekstrem. Padahal itu masih berada dalam satu provinsi yang sama.
Netty membandingkan upah di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang dengan wilayah lainnya seperti Garut dan Majalengka.
“Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang itu sudah Rp5,8 juta sampai Rp5,9 juta. Bayangkan, Garut Rp2,4 juta Majalengka Rp2,3 juta, Banjar juga seperti itu. Padahal masih satu Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Netty mempertanyakan usulan dan strategi dari pihak pengusaha untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Ia khawatir jika disparitas upah ini tidak segera dicarikan solusinya, akan terjadi ketimpangan sosial dan kompetisi tenaga kerja yang tidak sehat, serta memicu relokasi usaha secara besar-besaran.
“Bagaimana caranya nanti kalau memang ada usulan dari Apindo dan Kadin untuk meminimalisasi gap antarwilayah terkait dengan upah minimum ini? Bagaimana kita menstrategikan yang padat karya ini?” tanya Netty.
Ia juga memperingatkan dampak sosiologis dari tingginya gap upah tersebut, mulai dari perpindahan penduduk hingga potensi perpindahan pabrik ke daerah dengan upah yang lebih rendah. “Jangan sampai nanti bisa jadi penduduk atau warga dari Banjar, dari Kendal pada pindah ke Karawang, nanti warganya (Karawang) ini kompetisinya luar biasa. Nah atau pengusahanya pindah ke daerah- daerah itu. Nah ini bagaimana caranya,” pungkas Netty. (Ifa)
UMK tertinggi di Indonesia 2026, Perbandingan UMP Jakarta dan Bekasi 2026, Daftar kenaikan upah minimum Jawa Barat 2026, Daerah dengan gaji lebih tinggi dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sudah melalui penghitungan matang.
Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung tahun 2026 menjadi Rp3.972.202. Angka itu naik 5,72% atau Rp214.917.
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Sulsel tahun 2026 naik sebesar 7,21 persen atau Rp263.561, Dari sisi buruh konsiten mengusulkan kenaikan UMP sebesar 10 persen
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun 2026 sebesar 7,10%.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan mengubah keputusannya terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Jakarta tahun 2026.
DI Indonesia ditemukan masih ada sekitar 14 juta pekerja yang menerima upah di bawah standar, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta merupakan hasil pembahasan panjang dan transparan di Dewan Pengupahan,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved