Luhut Tegaskan Proyek Belt and Road Murni B to B

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa proyek Belt and Road Initiative (Inisiatif Jalur Sutera) yang diinisiasi Tiongkok sama sekali tidak menggunakan skema kerja sama G to G (antarpemerintah).

"Saya hanya ingin ulangi, kita sampai hari ini tidak ada melakukan G to G. Saya ketua investasi Tiongkok. Jadi kalau ada ketakutan seolah-olah Indonesia akan dijual, itu tidak terjadi," tegasnya dalam kegiatan Afternoon Tea bersama wartawan di Jakarta, hari ini.

Menurut Luhut, dari empat koridor yang ditawarkan dalam program investasi itu, kedua negara melakukan studi bersama melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Tiongkok hingga melibatkan konsultan asing agar hasilnya optimal.

"Kami pun menyampaikan empat kriteria itu tetap jadi pegangan dan bahkan diikuti oleh berbagai negara," ujarnya.

Empat kriteria yang jadi pegangan itu antara lain ramah lingkungan, investasi harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, mengutamakan tenaga kerja lokal dan membangun politeknik untuk mengganti tenaga kerja asing yang bekerja di awal proyek.

Luhut sebelumnya mengaku optimistis Indonesia bisa terhindar dari apa yang disebut sebagai jebakan utang Belt and Road Initiative (Inisiatif Jalur Sutra).

"Ada yang memperingati "debt trap", itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian "G to G" (antarpemerintah), kita gunakan skema "B to B" (antarbadan usaha). Itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini," katanya.

Pemerintah, disebut Luhut, hanya terlibat dalam studi kelayakan yang menyangkut lingkungan hidup, nilai tambah, transfer teknologi, skema bisnis dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.

"Seperti yang kami lakukan di Morowali, sekarang kami sudah punya politeknik yang mendidik calon-calon tenaga kerja dalam bidang teknik. Setelah 3-4 tahun nanti mereka akan menggantikan tenaga-tenaga kerja asing yang ada di sana. Sehingga anak-anak Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia, akan ikut menikmati juga. Inilah yang disebut sama-sama untung," jelasnya. (OL-4)