Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) berharap terdapat diskresi biaya untuk penggunaan tol trans Jawa saat ini.
Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djokosoetono menilai tarif Tol Trans Jawa terlalu mahal bagi angkutan darat berkapasitas menengah, seperti angkutan travel antar kota.
"Saya pikir untuk bus kapasitas besar tidak masalah, tapi kalau model travel yang diisi 8 sampai 15 orang membuat perhitungan kelihatan mahal sehingga penumpang tidak terlalu tertarik," kata Andrianto di sela-sela acara Silaturahmi Pengusaha Angkutan Darat Indonesia di Jakarta, Minggu (24/3) siang.
Andrianto bahkan meminta pemangkasan tarif tol trans Jawa berkisar 50% disetiap ruasnya. "Kita ingin usulkan dan lihat ruas per ruas. Kita berharap bisa 50% dari yang sekarang agar terasa," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengaku akan mendiskusikan aspirasi Organda tersebut kepada pihak Jasa Marga.
Baca juga : Tarif Tol Trans-Jawa bakal Dikaji Ulang
Terlebih menurutnya, Tol Trans Jawa dapat menjadi pelecut meningkatnya animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi darat.
"Saya akan komunikasikan ke Jasa Marga karena otoritasnya di mereka, terutama untuk kendaraan bus karena kami akan segera merilis progam bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang akan melalui tol Trans Jawa ini," ujar Budi.
Program bus AKAP Tol Trans Jawa sendiri diharapkan Budi akan segera diluncurkan Kemenhub sebelum mudik lebaran berlangsung atau sekitar akhir Mei mendatang.
Budi mengaku program ini banyak diminati oleh perusahan bus baik dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau kalangan Swasta.
"Banyak peminatnya sampai bingung kita pilihnya. Saya pikir dua bulan ini bisa siap," imbuhnya.
Program ini akan mengakomodir trayek-trayek jarak jauh seperti Jakarta-Semarang, Jakarta-Solo, dan Jakarta-Surabaya.
Budi menilai program ini akan menjadi primadona ditengah mahalnya harga tiket moda transportasi udara atau kereta api. (OL-8)
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan driver ojol akan tarif murah
Promo bertepatan di HUT ke-497 Kota Jakarta yang mengusung tema Jakarta kota global berjuta pesona.
TARIF pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 ditetapkan sebesar 0,5%, sesuai pasal 34 beleid tersebut.
PEMPROV DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024.
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, telah mengeluarkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved