Fondasi Kedaulatan Pangan yang Dibangun Jokowi Layak Dilanjutkan

MENJELANG lima tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo dinilai telah mampu membangun fondasi kedaulatan pangan.

Hal itu pun harus dilanjutkan demi kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

Demikian diuangkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih melalui keterangan resmi, Jumat (15/2).

Henry memaparkan kedaulatan pangan pada dasarnya memiliki beberapa prasyarat utama yakni reforma agraria, keterjangkauan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, pelarangan penggunaan pangan sebagai senjata, pelibatan petani dalam perumusan kebijakan pertanian.

“Seluruh prasyarat tersebut fondasinya telah kokoh dibangun Pak Jokowi,” kata Henry.

Untuk reforma agraria contohnya, pemerintahan Jokowi telah melaksanakan program perhutanan sosial yang dampaknya telah dirasakan langsung oleh petani. Setidaknya sudah ada sekitar 2,5 juta hektare lahan perhutanan yang didistribusikan.

“Lahirnya Perpres Reforma Agraria Nomor 86 tahun 2018 merupakan sikap tegas Jokowi dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap keluarga petani yang sedang bekerja di ladang, perkebunan dari perampasan tanah. Perpres ini langkah maju dalam penerapan reforma agraria yang mangkrak di pemerintahan sebelumnya,” paparnya.

Pembangunan infrastruktur pertanian di perdesaan juga sudah dikebut sehingga produktivitas meningkat.

“Ketika produktivitas meningkat, kedaulatan pangan di daerah tersebut terjamin. Hal itu yang kemudian membawa kesejahteraan kepada masyarakat perdesaan," lanjutnya.

Henry menambahkan, pada pemerintahan Jokowi inilah terjadi terobosan berani berupa integrasi data pangan utama yakni beras. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi