Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daniel Johan mengatakan Direktur Utama PT Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) perlu mengusut temuan sekitar 6.000 ton beras busuk di gudang Bulog Sub Divre di wilayah Ogan Komering Ulu Timur.
"Iya dong, Pak Buwas harus mengusut temuan tersebut demi mewarisi manajemen yang lebih baik dan profesional," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (7/2)
Baca juga: Serbuan Beras Impor di Klaten Hoaks
Menurut dia, temuan beras tidak layak konsumsi tersebut perlu menjadi momentum evaluasi untuk perbaikan manajemen di Bulog. Hal itu supaya kerugian yang diakibatkan kejadian serupa tidak terulang.
"Namanya beras harus ada sistem atau first in first out (Fifo). Kalau ada yang tak laik konsumsi berarti manajemen stok ini tidak berjalan dengan baik," jelasnya.
Daniel juga mengatakan, Bulog dalam mengusut beras tak laik konsumsi dan busuk itu harus mencermati sumbernya. "Jangan sampai beras yang dibeli Bulog jelek tapi dengan harga beras bagus," tegasnya.
Menurutnya, Bulog perlu diberikan kewenangan lebih besar supaya mampu menjalankan pengaturan beras nasional lebih baik. Itu melalui perubahan regulasi dan menjadikan Bulog sebagai Badan Pangan Nasional.
"Itu supaya Bulog memiliki wewenang yang cukup dengan tugas strategisnya. Sejauh ini, misalnya dalam penyerapan gabah, bagaimana mau nyerap secara maksimal kalau harganya dibatasi,"pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Sergab TNI AD menemukan sekitar 6.000 ton beras yang tidak layak konsumsi dan busuk di gudang Bulog Sub Divre setempat di wilayah Ogan Komering Ulu Timur. Ribuan ton beras tersebut diduga merupakan beras pengadaan tahun 2015 dan sebagian besar ditemukan dalam keadaan berkutu. (OL-6)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved