Bupati Nonaktif Bangkalan Punya Tangan Kanan Khusus Terima Uang Suap

Bupati nonaktif Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron diduga memiliki tangan kanan yang ditugaskan untuk menerima uang suap terkait kasus dugaan jual beli jabatan. 

Mahfud Serahkan Urusan Proporsional ke MK

MK adalah lembaga yang secara institusional memiliki sikap dan tidak akan terpengaruh pihak manapun.

KPK Panggil Staf Sekretariat MA untuk Bongkar Suap Hakim Agung

KPK memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), salah satunya staf Sekretariat MA Tri Mulyani.

Sistem Proporsional Terbuka, MK Siap Jaga Independensi 

Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan MK selalu siap dalam menjaga independensi, khususnya saat sidang.

Presiden Beri Perhatian Penuh Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat

Pemerintah akan memberi fokus yang seimbang antara penyelesaian secara yudisial dan nonyudisial.

Presiden Terbitkan Inpres untuk Tindaklanjuti Rekomendasi PPHAM

Presiden akan mengeluarkan Inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 kementerian dan lembaga pemerintah, untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim PPHAM 

Wapres Perintahkan Aparat Keamanan Lebih Tegas Atasi KKB di Papua

Aparat keamanan TNI-Polri diminta untuk lebih siap di lapangan demi menjaga dan melindungi masyarakat yang tinggal di Papua.

Hambat Regenerasi ASN, Pemerintah Batasi Jabatan Fungsional Utama

Selain dinilai tidak efektif, jabatan fungsional utama ini dinilai menghambat proses regenerasi di kementerian/lembaga.

PPP Senang Bila Sandiaga Bergabung, Tapi Tak Mau Ngarep

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah PPP sudah menawarkan posisi bagi Sandiaga Salahuddin Uno.

Benny Tjokro Divonis Penjara Nihil dan Pengganti Rp5,7 Triliun

Hakim menilai tindakan koruptif yang dilakukan Benny tidak berulang. Karena, kasus di PT ASABRI dan PT Jiwasraya terjadi berbarengan.

Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Sekadar Aksesori Politik

Setara Institute menilai pernyataan Presiden Joko Widodo  yang mengakui dan menyesali tentang peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sekadar bagian dari aksesoris politik.

Penyelenggara Pemilu Harus Tunduk Pada UU Pemilu

Komisi II DPR secara proposional menggunakan kewenangan konstitusional dalam fungsi pengawasan untuk mengawasi KPU.

MK Ingatkan KUHP Baru Berlaku Efektif 3 Tahun Setelah Diundangkan

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan norma-norma dalam KUHP yang baru belum mengikat, karena belum efektif berlaku. 

Pemerintah Komitmen Selesaikan 12 Kasus HAM Berat secara Yudisial

Pemerintah berkomitmen kuat menyelesaikan secara yudisial 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Jaksa Agung Minta Anak Buah Kedepankan Nurani

Para jaksa jangan menyalahgunakan wewenang sekecil apapun dan harus mendengar semua aspirasi di masyarakat.

KPK Usut Pihak yang Membantu Lukas Enembe Lari ke Luar Negeri

"Kita pernah juga mendengar informasi bahwa saudara LE (Lukas Enembe) akan meninggalkan Indonesia," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Soal Dapil, KPU Tak Harus Terikat dengan Keinginan Komisi II

Peneliti Perludem Fadli mengatakan dengan dibatalkan lampiran UU Pemilu oleh MK, menyiratkan KPU diperintahkan membuat desain dapil baru. 

PBNU tak Ambil Pusing Soal Skema Pemilu Legislatif

"Yang penting ke depan harus terus mengonsolidasikan demokrasi, jalankan demokrasi yang rasional, transparan dan adil bagi semua pihak," kata ketua umum PBNU.

Langkah Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja Lahirkan Risiko

Respon implementasi dengan Perppu agak riskan, karena menimbulkan side effect yang harus diperhitungkan.

Sandiaga: Saya Masih Kader Gerindra

"Saya sampai saat ini masih kader Gerindra. Saya patuh dan tegak lurus terhadap apa yang menjadi arahan Pak Prabowo," ujar Sandiaga. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka