Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan respons pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berisiko. Adapun Perppu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
"Tetapi harus diakui respon implementasi dengan Perppu agak riskan, karena menimbulkan side effect yang harus diperhitungkan," papar Maruarar ketika dihubungi mediaindonesia.com, Senin (2/1/2023).
"Titik berat kepatuhan terhadap konstitusi sebagai suatu negara hukum, seyogyanya jadi pedoman dalam impleentasi putusan MK sebagai suatu mekanisme checks and balances," tambahnya.
Menurut Maruara, sikap tersebut harus menjadi salah satu pedoman bertindak secara konsisten dari para penyelenggara negara yang mengangkat sumpah untuk memegang teguh UUD 1945, menjalankan menjalankan UUD 1945, dan undang-undang (UU).
Namun, diakui Maruarar, pemerintahan Jokowi hanya punya waktu hingga tahun 2024. Padahal, kata Maruarar, implementasi putusan MK soal uji formal sebagai jawaban atas perbaikan tatacara dan prosedur pembentukan UU Ciptaker membutuhkan waktu yang cukup panjang.
"Mulai dari kegiatan menampung aspirasi, menyusun Naskah akademik dan draft RUU perubahan, hingga pembahasan di DPR, pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat," tegasnya.
Baca juga: DPR Masih Reses, Perppu Ciptaker Dibahas Masa Sidang Mendatang
Apalagi, kata Maruarar, pemerintah dan anggota DPR kini terlibat dalam proses pemilu dengan persiapan yang panjang yang membuat fokus mereka terbagi. Sehingga tidak dapat diharapkan akan fokus pada persoalan perbaikan UU Ciptaker lagi dari segi perbaikan prosedur dan tata cara pembentukan UU.
Maruarar berpendapat putusan MK berkenaan dengan prosedur dan tata cara pembentukan UU, kurang memberi kesempatan menampung aspirasi masyarakat. "Jadi jawaban pembuat undang-undang sesungguhnya adalah memperbaiki undang-undang tersebut dengan menampung aspirasi masyarakat tersebut untuk diadopsi dalam UU Ciptaker," tuturnya.
Perppu, kata Maruarar, boleh jadi dapat dianggap memenuhi syarat kegentingan memaksa yang disebut pada Pasal 22 UUD 1945.
Terpisah, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono, mengemukakan DPR dapat menyetujui atau menolak penerbitan perppu ciptaker. "Dalam menolak atau menerima itu DPR bisa mendengarkan suara publik," ungkap eks Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama dua periode itu.
Intinya, kata Harjono, fungsi perwakilan ada di DPR. Sehingga DPR punya kendali untuk bisa menyetujui atau menolak perppu ciptaker tersebut. (P-5)
PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.
UU Cipta Kerja mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, naiknya peringkat daya saing Indonesia merupakan buah manis dari UU Cipta Kerja.
Prabowo Subianto diminta mencabut UU Cipta Kerja
Buruh dari Kabupaten Tangerang, Banten, bergerak ke Jakarta untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved