Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH bakal membatasi jabatan fungsional utama aparat sipil negara (ASN) di setiap kementerian/lembaga (K/L). Selain dinilai tidak efektif, jabatan fungsional utama ini dinilai menghambat proses regenerasi di K/L.
“Presiden meminta agar jabatan itu (fungsional utama) dilakukan secara selektif,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Istana Wapres, Kamis (12/1).
Anas menyebutkan, dirinya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi jabatan fungsional tersebut. Faktanya, ungkapnya, saat ini ada banyak jabatan fungsional utama tertentu yang sebenarnya tidak perlu namun tetap diadakan.
“Jadi perlu evaluasi agar jabatan tertentu yang bisa hingga 65 tahun. Yang jelas sangat selektif,” ujarnya.
Baca juga: PPP Senang Bila Sandiaga Bergabung, Tapi Tak Mau Ngarep
Secara tidak langsung dirinya mengakui jabatan fungsional utama ini mengganggu proses regenerasi ASN. “Karena itu presiden meminta agar jabatan ini diadakan secara selektif,” tegasnya.
Dalam berbagai kesempatan, sejumlah ASN muda mengeluhkan adanya jabatan fungsional utama ini dimana ASN yang seharusnya pensiun di usia 60 tahun ternyata bisa diperpanjang hingga 65 tahun karena menjadi fungsional utama. Yang menjadi soal, posisi yang banyak dihuni mantan pejabat eselon ternyata dinilai tidak terlalu berkontribusi bagi produktivitas K/L. Sementara fasilitas yang diperoleh para fungsional utama ini relatif mewah. (P-5)
Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum.
Kementerian PUPR akan menerima 26.319 ASN tahun ini dengan rincian 6.385 CPNS tenaga teknis, 3 CPNS tenaga kesehatan, dan 19.931 PPPK tenaga teknis.
PROPER mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan sumber daya.
Arahan Presiden Jokowi tersebut demi kebaikan bersama, dan sebenarnya ini juga telah dilakukan pada Ramadan tahun lalu.
Adapun ruang lingkung PKS tersebut, meliputi pengelolaan informasi pada web JIPPNas, interoperabilitas pengelolaan web JIPPNas, serta pengembangan dan transfer pengetahuan terbaik
Padahal, arahan Presiden Jokowi sudah jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan anggaran yang berdampak pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved