Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
USAI demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dilakukan oleh lima organisasi profesi kesehatan, RUU itu kini dalam pembahasan bersama di DPR.
Menurut legislator PDI Perjuangan, Itet Tridjajati Sumaridjanto, keinginan nakes honorer untuk menjadi ASN dapat diwujudkan, apabila mengacu kepada beberapa hal.
Peserta didik yang mengikuti pendidikan berbasis rumah sakit tidak perlu membayar biaya pendidikan karena akan dianggap sebagai dokter magang atau bekerja.
Fraksi PKS akan terus mengawal proses pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law yang sekarang tengah digodok Panja Komisi IX DPR RI.
Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh dokter dan nakes melalui demonstrasi dan aksi lainnya tidak boleh disepelekan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perbedaan pandangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat diselesaikan dengan beradab atau sopan.
Dokter rela tidak melakukan praktik demi ikut demo tolak RUU Kesehatan
Ia mengaku bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa karena perwakilan dari PB IDI Siduarjo hanya 5 orang
Ada lima organisasi profesi kesehatan yang mengikuti unjuk rasa termasuk Ikatan Dokter Indonesia.
Pengesahan RUU Kesehatan akan mencabut empat UU, yakni UU Tenaga Kesehatan (99 pasal), UU Praktik Kedokteran (88 pasal), UU Kebidanan (80 pasal), dan UU Keperawatan (66 pasal).
Ketua Umum PPNI Harif Fhadillah menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan perundingan untuk menentukan apakah ada aksi mogok praktek atau tidak.
Satgas Sudan PP Muhammadiyah didukung Tim Kesehatan dari Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Pondok Kopi, Jakarta.
WAKIL Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI ), Mahesa Paranadipa Maikel menilai penyebab tidak meratanya dokter di daerah karena enam hal. Apa sajakah itu?
pada awal serangan Covid-19, terjadi kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, maupun baju pelindung, khususnya untuk tenaga kesehatan (nakes).
PENGURUS PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai perlu adanya regulasi yang benar-benar kuat agar kekerasan
KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
WHO memprediksi dunia akan kekurangan 10 juta tenaga kesehatan pada 2030.
Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk Nakes dalam menjalankan tugas menyusul maraknya kasus kekerasan yang menimpa Nakes
Kemenkes mengatakan perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan ada di dalam RUU Kesehatan yang tengah dibahas.
Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) adalah organisasi yang terdiri dari dokter-dokter yang mengalami kesulitan dalam menjalankan praktik medisnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved