Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan Polri untuk memperjuang hak masyarakat dan menegakkan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.
Kepala Negara mengungkapkan keberhasilan redistribusi tanah merupakan hasil kerja keras dan perjuangan seluruh pihak. Mulai dari masyarakat sipil, organisasi hingga pemerintah.
DARI 2.634 masjid yang sudah terdata yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat, tercatat 1.749 atau sekitar 66 persen sudah tersertifikat
Wilayah Sumatera mengambil porsi cukup besar dalam konsumsi listrik, terutama sektor industri dan bisnis
Pada pertemuan ini terungkap terdapat sekitar 5.001 berkas permohonan tanah yang belum menjadi sertifikat. Hal tersebut terhitung sejak 2017 -2020 yang dilaporkan para Camat se-Tangsel.
Ahli properti dan pembiayaan dari Pinhome Vina Yenastri membagikan poin-poin penting yang wajib diperhatikan sebelum membeli tanah.
Pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang berat karena ada 40 juta bidang tanah atau sekitar 32% dari target lagi yang harus dirampungkan
Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Masyarakat diimbau memanfaatkan program strategis PTSL ini untuk mengurus sertifikat tanah mereka.
Angka itu meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya, 2016, dengan cakupan lahan seluas 520 ribu hektare dan melibatkan 652 ribu kepala keluarga.
Sertipikat HGB perpanjangan itu juga sudah dibalik namakan dari yang awalnya pengembang menjadi PPPSRS MGR 1.
Luas tanah di wilayah Indonesia yang bisa didaftarkan kurang lebih 126 juta bidang.
Tata ruang perlu dibenahi karena menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor selama ini.
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah ujung tombak dalam konteks administrasi pertanahan. Untuk itu, unsur kehatian-hatian sangat diperlukan.
“Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa baik dari ahli waris maupun pihak lain, dan bahkan berubah statusnya menjadi bukan wakaf,”
Selain menunda, Kementerian ATR/BPN juga segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap aturan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan pemerintah harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam implementasi program sertifikat tanah elektronik.
Dengan pendataan tanah yang akurat, dia mengatakan, hal tersebut bisa mencegah klaim tumpang tindih tanah oleh masyarakat.
Komjak mendorog oknum yang terlibat kasus mafia tanah harus dihukum lebih berat.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuturkan, sertifikat elektronik dapat meminimalkan kehilangan arsip saat terjadi bencana alam.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved