Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi kepada masyarakat. Ratusan ribu bidang tanah tersebut berasal dari 127 kabupaten/kota di 26 provinsi.
Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi yang menjadi prioritas pada 2021. "Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa, karena betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9).
"Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara. Hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan," imbuhnya.
Baca juga: Wapres Imbau Waspadai Sengketa dalam Pengelolaan Aset Tanah Wakaf
Kepala Negara mengungkapkan keberhasilan redistribusi tanah merupakan hasil kerja keras dan perjuangan seluruh pihak. Mulai dari masyarakat sipil, organisasi hingga pemerintah.
Lebih lanjut, dia menegaskan akan terus melanjutkan reformasi agraria. Tujuannya, memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," pungkas Presiden.
"Saya tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usaha mereka. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," sambung dia.
Baca juga: Ini Perpres Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang Baru Ditandatangai Presiden
Tidak hanya sertifikat, pemerintah melalui kementerian atau lembaga (K/L) terkait juga menyalurkan bantuan bagi penerima manfaat reforma agraria. Bantuan tersebut berupa modal, bibit, pupuk, hingga pelatihan.
"Tujuannya jelas, agar tanah yang ada bisa lebih produktif. Mmemberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian," tutur Jokowi.
Presiden pun berpesan kepada penerima manfaat reforma agraria untuk menjaga sertipikat tersebut dengan baik. Dirinya tidak ingin benda berharga tersebut rusak, beralih fungsi, bahkan beralih kepemilikan.(OL-11)
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Badan Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangan MoU, Selasa (24/4)
Sebanyak 4.123 hektar (ha) lahan telah disediakan Bank Tanah dalam program Reforma Agraria (RA).
Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara kini sedang giat mengkoordinasikan penggunaan lahan negara di wilayah tersebut
Investor saat ini menghadapi kendala terkait kepastian hak atas tanah, terutama dalam transaksi besar seperti pembelian tanah seluas 1000 hektar (ha)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved