Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kemendikbud-Ristek akan terus meningkatkan komunikasi dan sosialisasi ke publik. Hal itu sesuai masukan dari Komisi X agar RUU Sisdiknas bisa mengatasi permasalah di dunia pendidikan.
Fraksi Partai NasDem DPR menerima masukan dari berbagai pihak, baik yang mendukung, menolak, hingga yang ingin mendiskusikan kembali RUU Sisdiknas.
Taufik Basari mengungkapkan, Fraksi Partai NasDem DPR memberikan perhatian khusus pada RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Harapannya TPG harus dipertahankan dan dibarengi oleh peningkatan kompetensi guru terutama di daerah daerah 3T, dan daerah perbatasan.
PENGAMAT pendidikan Doni Koesuma mengatakan banyak pasal dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mengelabui publik terutama para guru.
Dengan demikian, sistem pendidikan nasional yang kita miliki kelak mampu menjadi acuan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dan tangguh.
Pokja tersebut diusulkan berisikan perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan seluruh stakeholder di sektor pendidikan.
RUU Sisdiknas yang akan memberikan kekuasaan lebih besar bagi kampus untuk berkembang sesuai dengan visinya masing-masing dengan otonomi yang lebih besar.
“Kami mendukung RUU Sisdiknas dengan beberapa catatan masukan di antaranya pada pasal 49 terkait layanan pengasuhan untuk anak usia nol hingga enam tahun,."
RUU Sisdiknas akan mengatur PAUD sebagai pendidikan formal. PAUD masuk dalam skema wajib belajar 13 tahun yang mencakup pra-sekolah.
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan bahwa ada banyak fraksi yang menolak pembahasan RUU Sisdiknas usulan pemerintah.
DRAF RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diajukan oleh pemerintah mengintegrasikan tiga UU, yakni UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi dan UU Guru dan Dosen.
Kemendikbud-Ristek memperjuangkan Bantuan Subsidi Upah pada guru pada saat Covid-19. Bantuan ini disalurkan kepada 300 ribu guru honorer yang sudah menjadi PPPK.
Di dalam draf RUU yang dikembangkan pemerintah saat ini sama sekali tidak menghargai martabat dan profesi guru. Bahkan, ia menyebut tidak memuliakan profesi guru.
Dijelaskan, permohonan penundaan itu didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, RUU Sisdiknas 2022 dinilai setara dengan Omnibus Law bidang Pendidikan Nasional, yang menggabungkan tiga UU
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Sisdiknas yang sudah didaftarkan pemerintah sebagai Prolegnas Prioritas 2022 seharusnya mengangkat harkat dan martabat guru.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan hilangnya pasal tunjangan profesi guru (TPG) dalam RUU Sisdiknas.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan semua guru mendapat penghasilan yang layak.
PGRI mendesak agar Kemendikbudristek mengembalikan ayat terkait tunjangan profesi guru (TPG) dikembalikan lagi di RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Pasalnya, proses penyusunan RUU Sisdiknas dinilai tidak transparan, terburu-buru dan dikerjakan di ruang gelap
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved