Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Keputusan menjadikan RUU PPRT sebagai carry over periode 2024-2029 justru semakin mempersulit kemungkinan aturan itu akan dibahas.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dari Partai Golkar memberikan kejutan dengan menyatakan mendukung penuh pengesahan UU PPRT segera.
NASIB RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali digantung.
Koalisi aksi mengungkapkan bahwa keengganan pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU PPRT lebih dilandasi alasan yang bias personal alias ego-system.
Lucius menuturkan tebang pilih pembahasan RUU sangat terlihat sangat menonjol pada DPR periode ini.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan pengesahan RUU PPRT seharusnya menjadi legacy dari DPR periode saat ini.
KOALISI Sipil kembali menggelar aksi harian Jumat, (13/9) di depan Gedung DPR, MPR menuntut segera disahkan RUU PPRT.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro mengajak masyarakat untuk mengawal RUU PPRT hingga disahkan menjadi undang-undang.
DPR bisa dengan mudah mengesahkan RUU Ciptaker dalam waktu 2 minggu dan juga melakukan revisi undang-undang Pilkada dalam dalam 2 hari.
PEMERINTAH disebut harus berpikir progresif untuk membuat berbagai kebijakan yang juga progresif, seperti di antaranya RUU PPRT.
Jika RUU PPRT tidak segera disahkan, negara sama saja sedang melanggengkan praktik penyiksaan dan perbudakan modern.
Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan ada kejelasan nasib dari rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang tidak kunjung disahkan.
Anggota DPR harus segera mengesahkan RUU PPRT, menolak undang-undang ini artinya DPR memilih untuk dikenang sebagai agen perbudakan di Indonesia.
Hingga hari kedua akse berjalan, DPR masih belum memberikan respons soal tuntutan agar RUU PPRT disahkan
BANYAK tokoh politik kita telah bertemu Paus Fransiskus saat kunjungannya ke Indonesia 3-6 September 2024, termasuk Ketum PDIP Megawati dan Ketua DPR Puan Maharani.
20 tahun adalah waktu yang amat lama untuk menunggu DPR berpihak pada yang marginal dan menempatkan PRT kita pada situasi kekerasan dan kemungkinan penyiksaan.
Selain menahan 1,5 tahun lebih Surpres dan DIM RUU PPRT dari Pemerintah, para pimpinan DPR mementahkan draf RUU usulan DPR dengan melemparkan ke Badan Kajian DPR.
Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menginformasikan perihal bansos ini kepada warga yang membututuhkan, termasuk PRT.
Draf RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pasal 11 menyebut PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran.
Akses Pekerja rumah tangga (PRT) terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dinilai masih terbatas
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved