Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Hutan dan bahkan kebun ini menjadi komoditi strategis yang mendatangkan devisa negara
Pembahasannya masih berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pimpinan DPR berharap pembahasan dapat berlangsung lancar termasuk mengakomodasi masukan dan kepentingan dari masyarakat
"RUU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing."
Kemungkinan besar pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker dapat disahkan pada 8 Oktober.
Adanya pandemi covid-19, kata Luhut, menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga memengaruhi konsumsi.
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong mengatakan RUU Cipta Kerja memberikan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha dan memperluas lembaga pemeriksa halal.
Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengimbau pada seluruh perusahaan yang menjadi anggotanya untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan mogok kerja beserta sangsinya.
Badan Legislasi DPR akan memberikan ruang dalam mengatasi masalah lapangan kerja. Jangan ada satu pihak dirugikan, sementara ada pihak yang lebih diuntungkan
KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi, hingga terlibat langsung dalam audiensi.
Pembahasan telah memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi. Pengambilan keputusan tingkat I akan dijadwalkan akhir pekan ini.
Badan Legislasi akan segera menyerahkan hasil pembahasan RUU Ciptaker ke pimpinan DPR.
DPR mengatakan semua fraksi dan elemen mendukung kesepakatan dalam klaster ketenagakerjaan yang akhirnya bisa tercapai.
Mogok dimulai pada 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.
Meski sempat melalui diskusi dan pembahasan yang panjang, beberapa poin akhirnya sudah diketok palu dalam klaster ketenagakerjaan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan penyempurnaan RUU Cipta Kerja akan memberi perlindungan untuk pekerja.
KSPI bersama 32 konfederasi dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi
Fraksi NasDem dan mayoritas fraksi tidak sepakat klaster pendidikan masuk dalam RUU Ciptaker.
Peran pemerintah dalam mereformasi distribusi dana BOS sudah tepat dengan mengedepankan prinsip keadilan bukan dihitung berdasarkan jumlah siswa.
Huda menjelaskan, prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam RUU Ciptaker dinilai banyak kalangan kontraproduktif bagi ekosistem pendidikan di Tanah Air.
"Kami tidak menghilangkan Amdal. Kami hanya menyedeharnakan proses bisnis tanpa menghilangkan esensialnya. Amdal diberikan untuk kegiatan risiko tinggi," ungkap Ellen
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved