Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan strategi pemerintah dalam mendongkrak investasi.
"Omnibus Law menjadi kunci memudahkan investasi masuk terutama dalam hal penyederhaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus," ungkap Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10).
Adanya pandemi covid-19, kata Luhut, menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga memengaruhi konsumsi. Oleh karena itu, perlu dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi.
Baca juga: Jika Disahkan, RUU Cipta Kerja Permudah Sertifikasi Halal
“Kita dorong pengesahan Omnibus Law dan mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak covid-19,” tutur Luhut.
Luhut juga mengabarkan, selain Tiongkok maupun negara-negara barat, investasi dari negara-negara Islam dari Arab dan Afrika di Indonesia jumlahnya cukup signifikan.
“Kita telah mendatangani nota kesepahaman sebesar US$22,8 miliar dengan Uni Emirat Arab pada 12 Januari lalu,” jelas Menko Luhut.
Detail kerja sama tersebut antara lain, lanjutnya, adalah untuk pengembangan energi berkelanjutan, transformasi ketahanan energi menjadi energi berkelanjutan, serta mendukung nilai asli Islam dalam mendorong toleransi dan beberapa lainnya.
“Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dari negara Islam pada 2019 didominasi Uni Emirat Arab sebesar 69.7%,” beber Menko Luhut.
Terbaru, Indonesia dengan perusahaan Uni Emirat Arab juga bekerja sama memproduksi vaksin covid-19.
“Mereka, UEA, berkomitmen menyediakan 10 juta dosis untuk Indonesia dan melakukan kerja sama yang lebih luas untuk produksi farmasi di pasar Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara lainnya,” pungkas Luhut. (OL-1)
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved