Berita Terbaru Reklamasi Hari Ini

Anies Berkukuh Diksi Pantai, Bukan Pulau

Menurut Anies, karena dianggap bukan pulau, wewenang menamakan wilayah itu menjadi hak Pemprov DKI Jakarta.

Anies Belum Berencana Ajukan Raperda Reklamasi

"Justru saya malah pengin tahu sekarang itu kenapa 15%? Kenapa tidak 17%? Kenapa tidak 22%? Kenapa tidak 12%? Itu jadi pertanyaan saya sekarang," ujar Anies

Terkait IMB di Pulau Reklamasi, Anies Sindir Ahok

Lantaran sudah mengantongi HPL dan HGB, mau tidak mau Anies mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang sudah mematuhi PRK.

Anies: IMB Bisa Dicabut Jika Nanti Tidak Sesuai Perda

Anies mengklaim pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah pengembang membangun lebih banyak lagi bangunan di pulau reklamasi karena terikat oleh PKS.

Tak ada Perda RTKS Pantura, DKI Bisa Kehilangan Ratusan Miliar

Raperda itu diketahui memuat rencana kewajiban tambahan pengembang senilai 15% dari NJOP lahan pulau yang akan dikonversi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan rumah

Tak ada Perda RTKS Pantura, DKI Bisa Kehilangan Ratusan Miliar

Raperda itu diketahui memuat rencana kewajiban tambahan pengembang senilai 15% dari NJOP lahan pulau yang akan dikonversi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan rumah

Anies: IMB di Pulau D Bentuk Penegakan Aturan

Anies mengklaim telah menerbitkan Izin Mendirikan Pembangunan (IMB) pulau reklamasi sesuai aturan.

NasDem Minta Anies Baca KBBI Soal Penamaan Pulau Reklamasi

Anies diminta tidak asal menafsirkan dan perlu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai penafsiran tersebut.

IMB Jadi Pegangan Pengembang Garap Pulau Reklamasi

DIREKTUR  Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Walhi Jakarta Nilai Reklamasi untuk Kepentingan Bisnis

Walhi Jakarta menilai permasalahan reklamasi di Teluk Jakarta bukan hanya masalah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

KNTI Meminta Pergub 206/2016 Segera Dicabut

KNTI ingin Pergub tersebut dicabut karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai cacat.

Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Langkah Mundur Anies

Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.

Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Langkah Mundur Anies

Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.

Luncurkan Hak Interpelasi, NasDem Dapat Dukungan dari Hanura

Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

Luncurkan Hak Interpelasi, NasDem Dapat Dukungan dari Hanura

Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

Jika Ada Perda, Pembangunan di Pulau Reklamasi Bisa Berubah

Jakpro menegaskan perencanaan pembangunan pada pulau yang sudah lebih dari 50% selesai direklamasi yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau E tidak permanen.

Jika Ada Perda, Pembangunan di Pulau Reklamasi Bisa Berubah

Jakpro menegaskan perencanaan pembangunan pada pulau yang sudah lebih dari 50% selesai direklamasi yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau E tidak permanen.

Pulau Reklamasi Bukan Bagian Daratan

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menciptakan istilah-istilah baru guna melegalisasi kebijakan.

Pemprov Dipastikan Dapat Lahan 20 Hektare Dari Pengembang

Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.

Pemprov Dipastikan Dapat Lahan 20 Hektare Dari Pengembang

Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting