Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MK pertegas kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa daftar pilpres
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak secara keseluruhan gugatan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 tentang MK (UU MK).
Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara umum dan semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakanya.
Para menteri dan pejabat yang ikut dalam Pilpres 2024 baik sebagai capres cawapres maupun tim pemenangan diyakini tidak akan mau mundur dari jabatannya sebagai penyelenggara negara.
Putusan MK tunduk pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi
GURU Besar HTN Unpad Susi Dwi Harjanti mengingatkan putusan 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat legitimasi setelah MKMK memutus Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik.
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman belum sepenuhnya mengembalikan kewibawaan lembaga tersebut, terutama memulihkan reformasi dari titik nolnya.
MAKI meyakini Hakim Konstitusi Suhartoyo yang terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru mampu memperbaiki citra MK.
PRAKTISI hukum Mellisa Anggraini menilai ada yang janggal dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan ketua MK.
Hukuman ini memberi efek pada Anwar Usman,
Cak Imin menilai lebih bijak bila Anwar mundur dari hakim MK.
WAKIL Ketua Wantim MUI Pusat Zainut Tauhid Sa'adi menghimbau semua pihak hendaknya menerima dan menghormati putusan MKMK
Putusan soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden itu digadang-gadang untuk memuluskan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo.
Putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK membuktikan bahwa memang terjadi banyak pelanggaran di MK.
Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena melakukan pelanggaran kode etik berat berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK
Putusan MKMK, terutama yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, telah merobohkan legitimasi Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan sanksi pemberhentian jabatan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman
MKMK memutuskan semua hakim konstitusi secara bersama-sama telah melanggar kode etik dan perilaku hakim.
ANGGOTA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Bintan Saragih membongkar praktik pembiaran pelanggaran oleh ke 9 hakim MK
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved