Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pasalnya, harga PCR di tingkat lapangan sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta jelas-jelas membebani rakyat.
Reaksi publik yang resisten, hingga gugatan ke PTUN Jakarta, kata Petrus, menjadi bukti pengabaian aspirasi publik.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM dinilai tidak menerapkan asas umum pemerintahan yang baik.
Sebab, rencana Formula E tidak ada dalam Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Ketua HKTI Ki Musbar Mesdi, menyayangkan langkah salah satu peternak yang menuntut pemerintah ke PTUN karena dinilai tidak melindungi peternak mandiri.
Para penggugat memiliki legal standing kuat untuk menggugat Kemenkumham.
lessmiyanda menggugat SK Gubernur DKI Jakarta No 499 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Masyarakat Antimafia Peradilan (MAP) mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di Rawamangun Jakarta Timur, Senin (7/6).
Pengadilan Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan seluruh gugatan AMPHURI hasil Musyawarah Nasional (Munas) V Batu, Jawa Timur.
Pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
YAYASAN Universitas Krisnadwipayana digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Abdul Rivai karena memberhentikannya dari Rektor Unkris sewenang-wenang.
KPU penuhi panggilan PTUN. KPU digugat karena melanjutkan Tahapan Pilkada Serentak 2020 di tengah situasi penyebaran wabah covid-19
TIM pengacara negara telah resmi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyangkut pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait perstiwa Semanggi I dan II.
PTUN menyatakan bahwa pernyataan Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR awal tahun lalu terkait peristiwa tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari meminta Jaksa Agung tidak melakukan upaya hukum lanjutan atau banding terhadap putusan PTUN Jakarta.
Ganjar mengatakan rencana gugatan terhadap SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang UMP Jawa Tengah Tahun 2021 yang naik sebesar 3,27 persen tersebut merupakan hak pengusaha.
Kontras menyambut baik putusan PTUN. Kontras menilai hakim sangat memahami bahwa kasus Semanggi perjalanannya panjang dan tentu saja berdampak ke depan
Presiden Jokowi menyatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemberhentian Evi selaku anggota KPU
Presiden Joko Widodo kemudian memberhentikan Evi Novida secara tidak hormat dari jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum sebagai tindak lanjut hasil sidang DKPP.
PTUN yang notabene di bawah Mahkamah Agung (MA) itu hanya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan persoalan etik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved