Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Menurut PPATK, ketika kepemilikan dana pelaku korupsi tidak disentuh sebagai tindak kejahatan, maka pemberantasan kejahatan ekonomi sulit diatasi.
Dian Ediana Rae mengungkapkan, pihaknya tengah menelurusi aliran dana Rp244 miliar milik Pertamina yang raib akibat dugaan praktik mafia tanah.
"PPATK serahkan tindak lanjut dari RUU ini kepada pihak Pemerintah dan DPR. Harapan PPATK tentu RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU," ujar Ketua PPATK Dian Ediana Rae
Menurutnya, pembatasan uang kartal diperlukan agar tindak kejahatan ekonomi seperti narkoba, korupsi maupun pendanaan terorisme dapat dicegah lebih dini d
Gelar perkara itu diikuti oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
Menurut Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, beberapa rekening diblokir karena terdapat dugaan perbuatan melanggar hukum.
Good Corporate Governance (GCG) Pertamina melalui kerja sama dengan lembaga penegak hukum akan meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing.
Menurut pengamat migas dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fahmy, kerja sama yang dilakukan Pertamina dengan lembaga penegak hukum memang diperlukan.
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,” tambahnya.
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu, atau ormas lain, hal itu biasa terjadi."
Munarman mengklaim pemerintah dapat berlaku seenaknya dalam memblokir rekening seseorang.
Permintaan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Dana yang begitu besar yang digelontorkan untuk program-program strategis tentu memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Presiden meminta pencegahan pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat yang berkedok sumbangan kemanusiaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan hal tersebut seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan PPATK di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Selain itu, peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) juga harus ditingkatkan untuk mencegah pendanaan terorisme
PPATK menemukan adanya aliran dana dari dalam negeri untuk kegiatan terorisme di Irak dan Suriah.
PPATK berhasil menyelamatkan penerimaan negara sebesar Rp9 triliun dari tindak pidana bidang perpajakan sepanjang 2020.
PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuan rekam jejak calon pejabat publik.
Pemblokiran rekening bisa terkait adanya indikasi atau bukti awal TPPU.
Tantangan Kapolri di masa depan membangun kepercayaan publik kepada institusi Polri sebagai penegak hukum.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved