Berita Terbaru Perpres Hari Ini

Petisi Masyarakat Sipil Tolak Perpres TNI Ikut Tangani Terorisme

Koalisi menilai RPP itu dapat menganggu sistem penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia (HAM).

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam kapasitas mendukung langkah penegakan hukum."

Draf Perpres Pelibatan TNI belum Disetor ke Presiden

ISTANA belum juga menerima draf peraturan presiden terkait dengan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Gugatan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Menang Lagi

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi covid-19 dinilai tidak tepat. Dasar itu juga diyakini menjadi pertimbangan diajukannya gugatan.

Pelibatan TNI Tangani Terorisme dinilai Tumpang Tindih

"Selama ini penanganan Aksi Terorisme di Indonesia sudah berjalan baik dibawah koordinasi BNPT dan Kepolisian."

Hati-Hati Tumpang-tindih Tangani Teroris

Menurut aturan di rancangan perpres, TNI bisa bergerak mandiri dalam menangani terorisme.

Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme bukan Operasi Militer

Dalam praktik di banyak negara, kata dia, penggabungan antara penegakan hukum dan operasi militer dianggap lumrah.

Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan Masyarakat

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa aturan ini akan memberatkan masyarakat karena terdapat kenaikan iuran dan subsidi yang berpotensi salah sasaran. 

Jabodetabek-Punjur Terintegrasi

Menurut perpres tersebut, penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur bertujuan mewujudkan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional.

​​​​​​​YLKI: Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran JKN Mendesak

"Sebab BPJS Kesehatan tidak bisa mengubah tarif jika belum ada Perpres," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).

Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran JKN Berproses di Kemenkumham

Perpres tersebut nantinya akan mengatur perubahan iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan segmen Bukan Pekerja (BP) yang selama ini mengikuti Perpres 75 tahun 2019.

Perpres No 54/2020 Berpotensi Reduksi Hak Konstitusional DPR

Perpres No 54 Tahun 2020 berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD 1945.

Istana: Revisi Perpres BPJS Kesehatan Masih Dibahas Kementerian

Landasan hukum yang baru dibutuhkan, menyusul keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Tunggu Perpres Baru Terkait Iuran JKN

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihaknya telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut.

Presiden Teken PP dan Keppres Turunan UU Kekarantinaan Kesehatan

Dua beleid besar yang didasari pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu sudah berlaku efektif setelah ditandatangani.

Iuran BPJS Batal Naik, PKS: Tamparan Keras Bagi Pemerintah

PKS menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai keputusan Mahkamah Agung, menjadi tamparan keras bagi pemerintah terkait penyusunan regulasi.

Dua Perpres KPK Melibatkan Banyak Pihak

"Pembahasan ini melibatkan banyak pihak termasuk pimpinan KPK, jadi memang butuh waktu,"

Soal Pembentukan Inspektorat Jenderal, KPK Tunggu Perpres Terbit

Ali menegaskan, kewenangan pengaturan organisasi KPK telah diatur dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Mau Bentuk Irjen KPK, Arsul: Revisi UU KPK Dulu

Menurutnya, jika ingin menambah struktur inti baru dalam organisasi KPK, selayaknya dilakukan dengan merevisi UU KPK bukan Perpres.

Ketua KPK Firli Bahuri: Presiden Tidak Intervensi Kami

Pihak Istana saat ini tengah memfinalisasi tiga perpres yang mengatur tiga hal terkait KPK yakni mengenai organisasi KPK, Dewan Pengawas KPK, dan peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting