Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Virtual office disediakan secara gratis untuk advokat muda agar bisa memberikan rasa percaya diri dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien.
"Pentingnya solidaritas antar-DPC Peradi di seluruh Indonesia untuk mempertahankan wadah tunggal organisasi advokat."
Negara membuka dan mendorong secara terbuka untuk mempersoalkan legal policy dengan mengundang Peradi
Pelatihan atau edukasi mengenai hukum bagi masyarakat sangat penting supaya mereka bisa melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi masalah hukum.
Peradi punya Pusat Bantuan Hukum (PBH) sendiri, jumlahnya sekitar 166 cabang di seluruh Indonesia dan bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat
Ningbo merupakan kota pelabuhan dan industri yang terkenal di Tiongkok. Banyak pengusaha dari Ningbo yang berinvestasi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
Kendati ada hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan yang terbaru adalah advokat Kamaruddin Simanjuntak dijadikan tersangka.
Rakernas dibuka dengan seminar nasional bertajuk Tindak Pidana Pemilu dan Berita Bohong (Hoax)" yang menampilkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai keynote speaker
UU Advokat sungguh tidak dibaca oleh aparat penegak hukum dan karenanya tidak dihormati serta dilaksanakan.
Peningkatan peran DPC Peradi dalam pelayanan bantuan hukum secara pro bono (sukarela dan tanpa bayar) dan kepekaan sosial anggota DPC Peradi pun berjalan sesuai visi dan misi,
Pembentukan wadah tunggal organisasi advokat atau single bar adalah untuk meningkatkan kualitas advokat.
Penyelenggaraan UPA ini merupakan wujud nyata Peradi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai mandat Undang-Undang (UU) Advokat Nomor 18 Tahun 2003
Hal itu menanggapi adanya polemik menyusul pernyataan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi yang menganggap kegiatan itu tidak sah akibat tidak menggunakan data anggota dari DPN Peradi.
Data yang dipakai pihak panitia acara itu buatan mereka sendiri dan entah diperoleh dari mana. Panitia juga menyalahi ketentuan atau aturan dari DPN Peradi.
Sebelum mekanisme aklamasi, terdapat 4 kandidat calon yang mendaftar.
Seorang ibu rumah tangga berinisial EK meminta agar Peradi bersikap independen dan profesional dalam menindaklanjuti laporannya.
“Bukan untuk kepentingan Peradi kita atau pribadi kita sendiri, tetapi ini untuk kepentingan pencari keadilan.”
Ketua Umum DPN Peradi SAI Juniver Girsang menegaskan, momentum halal bihalal membuktikan bahwa para advokat di Indonesia memiliki kekompakan dan soliditas.
Memamahi UU PDP merupakan keniscayaan untuk menegakkan hukum
Langkah ini mendapat sambutan positif dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved