Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPD Partai NasDem Kota Bandung, Jawa Barat memiliki dua target besar dalam pemilu serentak 2024 mendatang.
ANGGOTA Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Kholik menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, wacana itu tidak pernah dibahas baik di DPD RI.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil sikap mengenai usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Zainal menilai Jokowi seakan mempersilahkan adanya diskusi tentang perubahan konstitusi untuk menunda pemilu. Jika konstitusi sudah berubah, Jokowi bakal mengikuti penundaan itu.
Pengalokasian anggaran sejak sekarang dapat menghindari dijadikannya keterbatasan dana sebagai dalih untuk menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Saan menuturkan pintu masuk untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden ialah hanya bisa dilakukan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD).
Hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan isu penundaan pemilu tidak populer bahkan di kalangan pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar.
Dalam rangka pergantian para kepala daerah secara serentak, maka saat ini akan ada 272 kepala daerah tingkat I dan II yang akan mengalami pergantian.
Penundaan pemilu adalah perbuatan melanggar konstitusi
Apabila bantahan itu hanya diutarakan oleh orang-orang di lingkaran istana, akan menimbulkan kecurigaan politik terhadap presiden akan meningkat.
JK khawatir, jangan sampai wacana penundaan Pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.
"Itu menjadi usulan dan diskusi di luar pemerintah. Pemerintah sendiri tentu saja tetap berpegang pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya,"
Pernyataan Hasto menyawab kegaduhan akibat wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan penundaan pemilu 2024.
Prabowo Subianto mendapatkan 57,1%, Ganjar Pranowo 50,3%, Anies Baswedan 46,6%
PARA penggiat kepemiluan dan organisasi masyarakat sipil membuat petisi menolak penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 melalui laman https://www.change.org/TolakPenundaanPemilu2024.
“Saya yakin Gus Muhaimin sebagai sosok yang berwawasan milenial dapat menjadikan Indonesia maju di bidang teknologi."
Usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, menurut Egi, justru mencederai amanat reformasi Indonesia, memantik kemarahan publik, mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum.
Alasan menunda Pemilu 2024 karena biaya mahal tak bisa diterima. Pasalnya, negara menyanggupi membangun ibu kota negara (IKN) yang biayanya sangat besar.
Penundaan dianggap dapat mencederai hak rakyat dalam memilih pemimpin setiap 5 (lima) tahun sekali.
Setelah pemilihan presiden, lanjut dia, idealnya tentu saja diikuti pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved